TII sebut DPR lembaga paling tidak transparan
Merdeka.com - Transparency International Indonesia (TII) menyebut lembaga pemerintah yang kurang memiliki transparansi yakni, DPR. Pasalnya, perwakilan tidak memiliki aturan jelas, terutama saat sidang.
"Yang Relatif tertutup, itu DPR. Misalnya ada rapat tertutup dan terbuka. Sementara saat tertutup itu dasarnya tidak ada," kata Sekretaris Jenderal TII, Dadang Trisasongko di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Jumat (28/3).
Dadang menambahkan, bila dicocokkan dengan survei TII sebelumnya, nama DPR selalu muncul. Dirinya menduga ada masalah di dalam lembaga legislatif tersebut.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Bagaimana DPR menjaga citra wakil rakyat? 'Apresiasi kinerja Bareskrim Polri yang tegas dan tidak pandang bulu dalam menangkap pelaku peredaran narkoba. Harus selalu seperti ini, meski pelakunya itu oknum politisi, oknum pejabat, hingga oknum aparat sekalipun. Tidak boleh ada ketakutan. Ketahuan, terbukti, sikat. Karena mereka ini yang jelas-jelas punya tanggung jawab menjaga generasi bangsa, tapi malah merusaknya dengan keegoisan pribadi,' ujar Sahroni, Senin (27/5).
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
"Ini kemudian kalau kita bandingkan dengan survei TII lain tentang lembaga terkorup, nama DPR selalu muncul. Kenapa ini selalu muncul karena mungkin ada problem," ujarnya.
Sementara itu, lanjut dia, Komisi Informasi merupakan lembaga yang terbuka, pengadilan juga demikian. Dari seluruh survei yang mereka lakukan, TII tidak meneliti aparat penegak hukum, sebab tidak semua proses hukum dapat diungkap begitu saja.
"Kalau menurut saya tidak ada proses penegakan hukum yang bisa dibuka, dalam undang-undang kita juga ada kan. Karena kalau kebuka bisa kabur semua (pelakunya)," ungkapnya.
Sebelumnya, TII menyebut kerangka hukum dan kebijakan lembaga juga pemerintah sudah cukup terbuka. Setidaknya dari 127 indikator dalam penelitiannya, Indonesia memenuhi 75 indikator. Sedangkan 27 indikator sudah sebagian terpenuhi dan 25 lainnya belum sama sekali.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil survei, kepercayaan publik paling tinggi adalah kepada TNI mencapai 93 persen
Baca SelengkapnyaDPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca Selengkapnya"Enggak ada guna, laporannya lecehkan kita seolah-olah tak ada persoalan," tegas Anggota Komisi VI DPR, Deddy Sitorus.
Baca SelengkapnyaPoltracking menyebut keputusan ini merupakan pertaruhan integritas.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, Dirut PT Timah, Ahmad Dani Virsal, menjadi bulan-bulan anggota DPR.
Baca SelengkapnyaPerkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) membeberkan alasan memberikan sanksi kepada lembaga Poltracking.
Baca Selengkapnya"Trust terhadap KPK saat ini angkanya cukup mengkhawatirkan," kata Arya.
Baca SelengkapnyaMargin of Error (Mo) survei diperkirakan + 2,83 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaPoltracking Indonesia mengumumkan keluar dari Persepi karena keberatan dengan hasil dewan etik Persepi soal perbedaan hasil survei dengan LSI di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaSetelah, Poltracking Indonesia, dilanjutkan dengan Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting.
Baca Selengkapnya