Follow
Tjahjo desak DPR segera sahkan Perppu Pilkada jadi UU
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap agar Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada Langsung segera disahkan menjadi undang-undang. Sebab, tahun depan pemerintah akan menggelar 188 pilkada secara serentak di seluruh Indonesia.
"Tahun depan ada 188 pilkada yang dilakukan serentak. Saya kira perlu kecepatan UU yang diputuskan DPR sehingga kami ada persiapan," ungkap Tjahjo di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jl Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, Selasa (28/10).
Atas dasar itu, Tjahjo mengaku sudah berupaya melobi pimpinan DPR agar segera merealisasikan Perppu tersebut menjadi undang-undang. Namun, politikus PDIP ini mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga legislatif tersebut.
-
Kapan pilkada serentak diselenggarakan secara nasional? Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada November 2024.
-
Kapan Pilkada serentak dilaksanakan? Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Kenapa pilkada serentak diadakan di hari dan tanggal yang sama? Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan dalam proses pemilihan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon dan pemilih di seluruh Indonesia.
-
Kenapa Pilkada dilakukan secara serentak? Pilkada serentak 2015 digelar untuk daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada periode 2015 sampai Juni 2016.
-
Kenapa undang-undang Pilkada serentak 2024 dibuat? Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan salah satu regulasi penting dalam sistem demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan.
"Kami sudah melakukan lobi kepada pimpinan DPR karena pemerintah juga tidak bisa memaksa, tapi saya yakin DPR yang mana juga ada fraksi yang mendukung Perppu itu mudah-mudahan dengan cepat akan diputuskan," harapnya.
Meski masih menunggu, Tjahjo tak mau diam saja, terus melakukan pertemuan dengan internal kementerian agar terus melobi pimpinan DPR.
"Hasil pertemuan kami dengan internal kementerian akan kami infokan Kamis (30/10) besok dengan kami mengundang seluruh gubernur, bupati se-Indonesia mengenai pemahaman yang sama menyangkut pilkada keuangan pusat dan daerah," tutupnya. (mdk/war)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.
Baca Selengkapnya
Perppu rencananya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Semula dijadwalkan November. Lalu ada ide untuk diubah menjadi September atau Februari
Baca Selengkapnya
Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.
Baca Selengkapnya
"Jangan mengambil rIsiko terlalu tinggi," kata Mendagri Tito.
Baca Selengkapnya
Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya
RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya
Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca Selengkapnya