Tjahjo Kumolo: Semua menteri harus siap dipanggil Presiden

Merdeka.com - Isu reshuffle Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla kian menguat. Apalagi, Presiden Jokowi sampai mengeluarkan surat edaran yang isinya menteri harus tetap berada di Jakarta hingga 29 Juli 2016.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan setiap menteri harus siap kapan saja dipanggil Presiden untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka.

"Arahan Bapak Presiden dan Bapak Wapres bisa dalam rapat kabinet dan bisa setiap saat memanggil menteri dan pimpinan lembaga pemerintah, kalau urgen bisa beliau telepon para pembantu-pembantu Presiden menanyakan dan mengklarifikasi sesuatu masalah. Oleh karena itu setiap pembantu Presiden harus siap di bidang tugasnya kalau sewaktu waktu dipanggil dimintai penjelasan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden dengan berbagai kewenangan beliau pasti memantau kita semua para pembantu beliau di kabinet dan di pemerintahan," kata Tjahjo dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (26/7).

Tjahjo tak merasa aneh dengan surat edaran seperti itu dan kabar akan adanya evaluasi dari Presiden Jokowi. Diakuinya, Jokowi memang selalu memantau kinerja para menteri.

"Maka setiap program kementerian lembaga harus dipublikasikan ke masyarakat agar masyarakat tahu apa yang sedang dikerjakan kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah," tambahnya.

Khusus di kementerian yang dia pimpinan, lanjut Tjahjo, Presiden Jokowi meminta dirinya bisa menginstruksikan semua daerah untuk melakukan penyerapan anggaran secara optimal.

"Agar pertumbuhan daerah optimal dan membangun tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang efektif, efisien, taat kepada hukum dan mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat otonomi daerah, menteri dan esselon I adalah pengguna anggaran harus bisa optimal penyerapannya," papar politikus PDIP ini.

Selain itu, Jokowi juga meminta dirinya mengoptimalkan penerbitan perda-perda dan peraturan Kemendagri yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak.

"Selain itu, khususnya perda-perda yang berkaitan mempermudah investasi daerah atau memberikan kemudahan untuk kalangan bisnis. Agar masyarakat semakin dapat menikmati produk atau hasil pembangunan untuk peningkatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.