TNI AU larang peralatan militer dan area Lanud dipakai kampanye
Merdeka.com - Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Marsekal Pertama Age Wiraksono melarang alutsista atau peralatan militer digunakan untuk kepentingan politik. Hal itu dilakukan lantaran sudah memasuki masa Pilkada serentak di Riau tahun ini."TNI AU netral. Jangankan menggunakan peralatan, mendarat di areal Lanud saja tidak boleh bagi pasangan calon (peserta Pilkada)" kata Marsma Age, kepada merdeka.com, Selasa (16/1).
Sebab, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintahkan kepada Lanud RSN Pekanbaru untuk bersikap senetral-netralnya sebagai TNI. Untuk itu, Marsma Age juga menegaskan kepada anak buahnya untuk menjalankan perintah Panglima TNI.
"Saya sudah tegaskan kepada seluruh prajurit TNI AU, agar tidak salah langkah, termasuk berhati-hati agar tidak salah tempat serta waktu, terutama saat musim kampanye tiba," ucapnya.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
Jika ada prajurit yang membandel ikut terlibat dalam politik praktis, Marsma Age tak segan-segan memberikan sanksi tegas hingga sampai pemecatan. "Sebelum itu terjadi, sangat baik kita saling mengingatkan," imbuh Age.
Untuk diketahui, dalam Pilkada Gubernur Riau 2018, ada prajurit TNI yang ikut sebagai peserta. Dia adalah Danrem Wira Bima 031 Riau, Brigjen TNI Edy Natar Nasution. Dia berpasangan dengan Syamsuar selaku calon Gubernur Riau. Keduanya diusung Partai Nasdem, PAN dan PKS.
Mereka akan melawan 3 pasangan calon lainnya. Yakni petahana Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman dan calon wakilnya Suyatno (Bupati Rokan Hilir), diusung Partai Golkar, PDIP dan Hanura. Pasangan calon Lukman Edy dengan wakilnya Hardianto, diusung Partai PKB dan Gerindra. Keduanya merupakan anggota DPR RI dan DPRD Riau.
Serta pasangan Firdaus (Wali Kota Pekanbaru) dan wakilnya Rusli Efendi. Mereka diusung Partai Demokrat dan PPP. Keempat paslon ini sudah memasuki tahapan tes kesehatan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain melaporkan ke Panwaslu, pelanggaran ini juga akan diinformasikan kepada partainya.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca SelengkapnyaPrajurit dan PNS TNI mulai sekarang tidak berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Yudo menyampaikan sebanyak 6 hal yang dilarang dilakukan prajurit selama Pemilu.
Baca SelengkapnyaParpol diminta menaati soal pemasangan alat peraga kampanye
Baca SelengkapnyaHal ini berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : 1681/2018 dan ST Kasad Nomor : 33/2019 tentang penggunaan hak berpolitik.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaWakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman meminta pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Muhaimin mengedepankan etika
Baca SelengkapnyaKegiatan apel gabungan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan, pihaknya akan mencegah penggunaan alat dan fasilitas negara dalam kampanye.
Baca Selengkapnya