TNI Janji tak Lindungi Anggota Terlibat Rasisme di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya

Merdeka.com - Kepala Staf Kodam (Kasdam) V Brawijaya Brigjen Bambang Ismawan tengah melakukan penyelidikan bersama polisi terkait video seorang pria berseragam militer yang ikut serta dalam aksi di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Surabaya. Dalam video yang beredar, pria itu disebut-sebut ikut mengumpat mahasiswa Papua dengan nada rasisme.

Penyelidikan sudah sampai tahap pemeriksaan elektronik terkait dengan video yang viral. Namun hasil pemeriksaan itu diakui tidak bisa cepat selesai mengingat proses yang harus dilalui cukup panjang.

"Videonya itu dulu yang kami periksa, hasilnya nanti kami sampaikan. Sebab, pemeriksaan elektronik kan tidak bisa seketika itu (hasilnya)," ungkapnya, Rabu (21/8) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Dia berjanji tidak akan menutupi hasil penyelidikan jika nantinya ditemukan adanya keterlibatan personel TNI di asrama mahasiswa Papua. Dia juga memastikan institusi TNI tidak akan melindungi anggotanya jika memang nantinya ditemukan ada kesalahan atau bertindak rasis.

"Sekarang dalam proses pemeriksaan, penyelidikan. Kami tidak bermaksud menutupi, mau melindungi anggota kami, tidak. Kalau memang bersalah kami akan beri hukuman sesuai tingkat kesalahannya," tegasnya.

Terkait pemeriksaan internal, dia mengaku sudah melakukannya. Namun, dia belum bisa menentukan yang harus bertanggung jawab dalam masalah ini. Alasannya, harus mendalami dulu.

"Pemeriksaan intern sudah tapi belum bisa tentukan, siapanya kan harus kita dalami dulu," tambahnya.

Disinggung soal sanksi yang akan diberikan jika nantinya anggota TNI terbukti bersalah, dilihat dari tingkat kesalahan yang dilakukan. Dia mencontohkan, hukuman bisa berupa pencopotan jabatan dan lainnya.

"Hukuman bisa pencopotan jabatan dan sebagainya sesuai tingkat kesalahan," katanya.

Sebelumnya, viral sebuah video yang berisi seorang pria berpakaian militer sedang adu mulut dengan penghuni asrama mahasiswa Papua. Dalam video tersebut terlontar kata-kata yang dianggap menyinggung perasaan warga Papua.