TNI libatkan intelijen awasi netralitas anggota di Pilkada Serentak
Merdeka.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono akan melibatkan Intelijen untuk memonitor jalannya Pilkada 2018. Hal tersebut guna mengawasi aparat TNI supaya tak ikut campur dalam jalannya pemilihan.
"Dalam hal ini aplikasinya adalah saya akan memberdayakan unsur-unsur intelijen kita untuk memantau itu sampai dengan ke tengah masyarakat dan mereka memberikan laporan kepada kita," kata Mulyono di Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD), kawasan Jakarta Pusat, Senin (15/1).
"Sehingga masyarakat tidak merasa dibingungkan. Jadi ada pengawasan khusus. Itu adalah wujud dari keseriusan kita dalam rangka menjaga netralitas TNI, " tambahnya.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
Mulyono melanjutkan, dalam hal ini TNI belum melibatkan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memonitor hal itu. Sebab, baginya, ranah tersebut hanya sebagai bentuk pengawasan terhadap internal TNI AD.
"Sementara tidak ada. Ini kan internal kita untuk mengawasi prajurit kita jadi tidak terstruktur dalam tugas tugas pengawasan Pemilu. Tetapi ini untuk kepentingan internal AD dalam rangka memberikan jaminan ke masyarakat kita tetap harus netral," ujar Mulyono.
Sebelumnya, Mulyono memimpin upacara serah terima jabatan kepada sembilan perwira di lingkungan TNI AD. Salah satunya sertijab Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi kepada pada Letjen TNI Agus Kriswanto sebagai Pangkostrad.
Edy sendiri memilih pensiun dini untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. "Skep pensiunnya sih belum. Tapi proses untuk mengajukan pensiun dini sudah saya setujui, Panglima juga sudah diajukan kepada pimpinan tinggal menunggu prosesnya, Gak ada masalah," tutupnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TNI memastikan sikap profesional kepada seluruh prajurit demi menjaga netralitas selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPihaknya telah melakukan kajian dan koordinasi dengan TNI sesuai dengan MoU atau nota kesepahaman berkaitan dengan neteralitas ASN TNI dan Polri.
Baca SelengkapnyaKasad Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas prajurit.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaPanja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga menyinggung soal netralitas ini untuk BIN.
Baca SelengkapnyaCak Imin mendukung komitmen TNI netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaPanglima meyakini jika para purnawirawan tersebut tidak untuk mengajak para prajurit TNI aktif untuk berpolitik.
Baca SelengkapnyaDudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto balas menyentil Jenderal Dudung yang menanggapi ucapan Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI.
Baca SelengkapnyaNetralitas Polri terus diragukan berbagai pihak jelang Pemilu 2024. Wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI-Polri pun digulirkan.
Baca Selengkapnya