TNI Maksimalkan Penggunaan ROV Cari Black Box Sriwijaya Air SJ-182

Merdeka.com - Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Abdul Rasyid menyatakan pihaknya memaksimalkan penggunaan alat atau kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh (remotely operated vehicle/ROV) untuk mencari kotak hitam pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu.

"Hari ini kita akan memaksimalkan penggunaan ROV," kata Rasyid di KRI Rigel-933 di Perairan Pulau Laki, dilansir Antara, Senin (11/1).

Rasyid berharap dengan penggunaan ROV itu dapat mempercepat penemuan kotak hitam karena masyarakat ingin mengetahui penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Pewarta Antara mengikuti proses penurunan ROV dan melaporkan alat berupa kotak mirip mesin genset itu, dilengkapi kamera dan sensor.

Alat itu diturunkan dari KRI Rigel-933 menggunakan derek ke dalam air. Alat itu dikendalikan menggunakan sebuah kabel panjang untuk mengontrol aktivitasnya di bawah air.

Pesawat Sriwijaya Air bernomor register PK-CLC dengan nomor penerbangan SJ-182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada Sabtu (9/1) pukul 14.40 WIB dan jatuh di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 mil laut (nautical mile/nm) di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13.000 kaki.

Pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta pukul 14.36 WIB. Jadwal tersebut mundur dari jadwal penerbangan sebelumnya 13.35 WIB. Penundaan keberangkatan karena faktor cuaca.

Berdasarkan data manifes, pesawat yang diproduksi pada 1994 itu membawa 62 orang terdiri atas 50 penumpang dan 12 orang kru. Dari jumlah tersebut, 40 orang dewasa, tujuh anak-anak, tiga bayi. Sedangkan 12 kru terdiri atas, enam kru aktif dan enam kru ekstra.

Keberadaan pesawat itu tengah dalam investigasi dan pencarian oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Koordinasi langsung dilakukan dengan berbagai pihak, baik Kepolisian, TNI maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.