Follow
Tokoh Papua Minta Dana PON XX dan Otsus Diaudit
Merdeka.com - Tokoh Papua, George Awie meminta agar penggunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dan Otonomi Khusus (Otsus) diaudit. Penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pun didesak turun tangan untuk menegakkan peraturan jika ditemukan dugaan penyelewengan.
"Dana PON dan Otsus harus diaudit. Diaudit dan disertai dengan penegakan hukum. Ini juga harus menjadi atensi KPK, Kapolda dan Kejati Papua," kata George Awie, di Jayapura, Jumat (03/12).
Ia menyayangkan munculnya berbagai aksi demonstrasi masyarakat terkait penyelenggaraan PON dan Otsus. Aksi-aksi itu dinilai menjatuhkan marwah Papua.
-
Bagaimana aksi arogansi Ketua PP? Dengan nada tinggi pria itu sampai memarahi pengemudi itu hingga adu cekcok terjadi.'Koe anak e sopo? Iki wilayahku, koe seng mundur,' kata pria itu.
-
Apa itu PPOK? PPOK adalah penyakit progresif yang bisa memburuk seiring berjalannya waktu. Bahkan, PPOK menjadi penyakit yang menyebabkan kematian terbanyak ketiga di dunia dengan total 3,32 juta kasus kematian pada 2019 lalu.
-
Apa tugas Kominfo di Papua? Tugas yang diemban Libra dan rekannya sesama bidan maupun tenaga kesehatan di Papua tidak mudah. Kondisi geografis provinsi paling timur Indonesia penuh tantangan. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir memang terus membenahi Papua. Namun medan yang berat membuat upaya itu belum bisa menjangkau setiap jengkal tanah Papua.
-
Siapa yang meminta polisi transparan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Apa itu PAP? PAP adalah singkatan dari Post a Picture. Dalam hal ini, singkatan PAP sering kali digunakan ketika seseorang meminta orang lain untuk mengirim foto dalam sebuah percakapan daring.
-
Apa yang dibawa KPU Papua? Ada 22 orang penumpang yang dibawa dan pesawat tadi telah berangkat pukul 22.11 WIT ke Jakarta dengan transit di Makassar.
Menurutnya audit dana PON dan Otsus itu harus dilakukan demi transparansi. Harapannya, masyarakat bisa mengetahui dana yang digunakan atau dianggarkan benar-benar tepat sasaran. "Tidak boleh dibiarkan saja, sehingga timbul asumsi atau opini macam-macam di masyarakat. Ini tidak boleh dibiarkan terus menerus," tegasnya.
Ketua LMA Port Numbay itu meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe segera bersikap dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang diberikan wewenang mengelola dana PON dan Otsus. Tidak perlu terjadi kegaduhan karena masyarakat mencari solusinya sendiri terkait persoalan ini.
"Pak Gubernur (Lukas Enembe) harus ambil sikap yang tegas terkait ini, termasuk janji bonus yang diberikan kepada atlet yang peroleh medali emas, termasuk (honor) relawan dan tenaga medis, ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," pintanya.
"Gubernur (Lukas Enembe) sebagai ketua umum, penanggung jawab PON, harus bisa menegur pelaksana (Panitia Besar) PON, supaya bisa segera dibayarkan, dan jangan biarkan terkatung-katung. Jangan umbar janji," sambungnya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Polri telah berkoodinasi dengan Menpora perihal dugaan penyelewengan keuangan kegiatan PON ini.
Baca Selengkapnya
Polri menyatakan segera menuju Aceh untuk mengusut dugaan dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumut.
Baca Selengkapnya
Polri mengirim tim dari satuan tugas yang terdiri dari Polda Aceh dan Sumut untuk mengusut sederet permasalahan saat penyelenggaraan PON XXI.
Baca Selengkapnya
Menurut Sigit, aparat penegak hukum di Polri, Kejaksaan, KPK memiliki ruang yang sama untuk menagani.
Baca Selengkapnya
Satgas dari Bareskrim Polri bertolak ke lokasi penyelenggeraan PON XXI Aceh-Sumut pada Kamis, 12 September 2024.
Baca Selengkapnya
Menpora Dito Ariotedjo bakal berkoordinasi dengan Kejagung dan Polri terkait dugaan Korupsi PON Aceh-Sumut.
Baca Selengkapnya
Analisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, setiap event besar pasti ada kesalahan yang terjadi.
Baca Selengkapnya
Polri mengimbau masyarakat melapor jika mengetahui ada penyimpangan pengelolaan anggaran PON Aceh-Sumut.
Baca Selengkapnya
Infrastruktur yang tidak memadai hingga pelayanan yang diberikan mencerminkan tidak profesionalnya negara dalam penyelenggaraan PON tahun ini.
Baca Selengkapnya
Trunoyudo masih enggan mengulas lebih jauh penanganan dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumut.
Baca Selengkapnya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo siap mengusut dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumatera Utara.
Baca Selengkapnya