Tren Persepsi Publik Soal Korupsi di Pemerintahan Jokowi versi Survei LSI
Merdeka.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil survei nasional terkait persepsi publik terhadap korupsi. Hasilnya, ada tren penurunan tiap tahunnya di pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
Peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, secara umum populasi sampel survei tersebut mayoritas masih menganggap tingkat korupsi di pemerintahan Indonesia meningkat. Namun jumlahnya berbeda di tiap tahunnya.
"Masyarakat menilai mengalami peningkatan dengan 52 persen, yang menilai menurun 21 persen, dan tidak mengalami perubahan 24 persen," tutur Burhanuddin dalam acara diskusi 'Tren Persepsi Publik Tentang Korupsi di Indonesia' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12).
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
Hanya saja, angka peningkatan itu menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya. Tahun 2016 masyarakat menilai korupsi di pemerintahan mengalami peningkatan sebesar 70 persen, tahun 2017 sebesar 55 persen, dan 2018 sebanyak 52 persen.
"Meski yang mengatakan meningkat masih mayoritas, tapi trennya menurun dari dua tahun lalu," jelas dia.
Sementara untuk penilaian kinerja di pemerintahan Jokowi, publik menilai dalam setahun terakhir ini infrastruktur dan pelayanan masyarakat berjalan semakin baik. Seperti di antaranya pembangunan jalan sebesar 72 persen, pelayanan kesehatan 66 persen, dan membangun pembangkit listrik 59 persen.
"Akan tetapi, dalam langkah mencegah korupsi dan menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi masih perlu ditingkatkan. Masih di bawah 50 persen dengan menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi 44 persen dan mencegah korupsi 43 persen," Burhanuddin menandaskan.
Survei ini dilakukan pada 8 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2018. Populasinya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia 19 tahun ke atas.
Jumlah sampel sebanyak 2 ribu responden diambil secara acak menggunakan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei tersebut sebesar 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden terpilih diwawancara lewat tatap muka. Tren dalam rilis diperoleh dari hasil survei nasional 2016 dan 2017 yang diselenggarakan juga oleh lembaga lain seperti CSIS (2016) dan Polling Center (2017).
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali.
Baca SelengkapnyaKinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.
Baca SelengkapnyaHasilnya, masyarakat menilai pemberantasan korupsi di ukuran sedang, buruk dan sangat buruk
Baca SelengkapnyaPenilaian kinerja presiden berdasarkan sosio-demografi tingkat kepuasannya merata di berbagai kategori. Hasilnya, cenderung di atas 70 persen menyatakan puas.
Baca SelengkapnyaAdapun responden yang menjawab kurang dan tidak puas sebesar 17,9%. Sementara itu, 1% responden lainnya menjawab tidak tahu.
Baca SelengkapnyaPeneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada dua alasan utama mengapa dukungan publik untuk PDIP tinggi.
Baca SelengkapnyaHasilnya, TNI memperoleh angka 85,8 persen dan Presiden 77,1 persen.
Baca SelengkapnyaJohanis Tanak mengatakan, Indeks Perilaku Antikorupsi menurun menandakan tingkat korupsi di Indonesia mengalami kenaikan.
Baca SelengkapnyaElektabilitas PDI Perjuangan memang masih di paling atas dengan angka 19,1 persen, tetapi terus alami penurunan dari survei sebelumnya.
Baca SelengkapnyaSurvei Transparency International Indonesia (TII) terhadap IPK menempatkan Indonesia peringkat 115 dari 180 negara.
Baca SelengkapnyaKetika tingkat dukungan untuk Jokowi meningkat, maka berdampak positif bagi PDIP.
Baca SelengkapnyaSampel sebanyak 1.217 responden dipilih melalui kombinasi random digital dialling (RDD) (265 responden) dan double sampling (952 responden).
Baca Selengkapnya