Tuntutan 6 Tahun Penjara untuk Nurdin Abdullah Dinilai Sangat Ringan

Merdeka.com - Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menilai tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah sangat ringan. Mereka menganggap lembaga antirasuah mengabaikan harga demokrasi lokal.

Wakil Ketua Eksternal ACC Sulawesi Hamka menilai tuntutan JPU KPK sangat ringan jika melihat ancaman pidana pada pasal yang didakwakan terhadap Nurdin Abdullah yakni minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

"Tuntutan 6 tahun hanya 1/3 dari ancaman pidananya. Sementara jika dibandingkan dengan beberapa kasus kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan gubernur di daerah lain seperti Irwandi Yusuf, Ridwan Mukti, dan Zumi Zola, tuntutan terhadap Nurdin Abdullah sangat ringan," ujarnya melalui pesan WhastApp, Selasa (16/11).

Ia menilai ringannya tuntutan terhadap Nurdin Abdullah menunjukkan KPK tidak melihat konteks tindak pidana korupsi yang melibatkan Nurdin Abdullah sebagai rangkaian dari korupsi yang hidup akibat sistem politik (political corruption). Salah satunya dengan mengambil keuntungan seperti gratifikasi dan suap dalam pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh swasta.

"Korupsi politik mempunyai dampak besar karena selain merusak tatanan sosial, ekonomi juga merusak sistem politik. Pembiayaan politik yang mahal secara kontinu melahirkan dampak korupsi politik dalam skala masif," tegasnya.

Khusus Sulsel, kata Hamka, perkara itu semestinya menjadi momen baik untuk mengevaluasi pembiayaan dan pengerjaan proyek infrastruktur transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasannya. Selama ini pengerjaan proyek infrastruktur di Sulsel berada dalam ruang gelap di mana transparansi dan akuntabilitasnya diragukan.

"Ringannya tuntutan terhadap Nurdin Abdullah juga menunjukkan KPK abai terhadap harga demokrasi lokal yang telah dibayar mahal oleh masyarakat Sulsel pada Pilgub 2018. Dengan sederet prestasi yang disandangnya, masyarakat Sulsel telah menjatuhkan pilihannya kepada Nurdin Abdullah yang ternyata di kemudian hari dikhianatinya," bebernya.

Hamka menilai JPU KPK tidak peka dalam melihat problematika hukum yang berubah. Apalagi, Mahkamah Agung telah mencabut PP No 99 Tahun 2012, yang dinilai sebagai langkah mundur pemberantasan korupsi.

"Pembatalan PP ini menjadi langkah mundur dalam pemberantasan korupsi. Sebab, hukuman yang akan dijalani oleh terpidana korupsi akan lebih singkat, terlebih jika vonis yang dijatuhkan juga rendah sebagai akibat dari konstruksi tuntutan yang ringan," sebutnya.

Hamka berharap agar majelis hakim lebih memperhatikan dan mengambil langkah progresif, berani menjatuhkan hukuman maksimal sebagaimana ancaman pada pasal yang didakwakan dan mengabaikan tuntutan rendah dari JPU KPK. "Hal ini agar memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat kejahatan korupsi merupakan kejahatan extraordinary crime. Maka perlu komitmen yang tegas dari majelis hakim terhadap kasus- kasus korupsi," ucapnya.

Diketahui, JPU KPK menuntut Nurdin Abdullah hukuman 6 tahun penjara denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Nurdin Abdullah juga dituntut harus membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp3,187 miliar dan SGD 350 ribu. Dia dituntut dengan hukuman tambahan yakni pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun.