Tuntutan dan Tuduhan KKB Papua yang Tak Masuk Akal

Merdeka.com - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua tengah diburu pasukan TNI dan Polri. Mereka beberapa kali melakukan tindakan yang mengganggu keamaman, salah satunya penembakan di Kabupaten Nduga, Papua. Banyak korban tewas.

KKB Papua mengaku bertanggung jawab atas penembakan itu. Ia menuntut dan menuduh TNI, Polri dan pemerintah banyak hal. Namun tuntutan itu seperti tak masuk akal. Berikut tuntutan mereka:

Pembangunan di Papua Dianggap Penjajahan

Mereka menyebut namanya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Kelompok itu menganggap pembangunan di Papua adalah bentuk dari penjajahan. Mereka bahkan bertekad untuk terus melakukan serangan meskipun pembangunan tetap dilanjutkan.

Juru bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan serangan akan terus dilakukan dan tak peduli dengan pengawalan ketat TNI dan Polri di sekitar proyek infrastruktur. Kekerasan yang dilakukan TPNPB merupakan lanjutan untuk memerdekakan Papua. Mereka menilai bahwa peran pemerintah Indonesia saat ini tak lebih dari penjajah.

TNI Dituduh Ikut dalam Proyek Pembangunan

Sebby Sambom sempat menuduh para pekerja pembuatan jalan dan jembatan Trans Papua di Distrik Yall, Yigi dan Mbua merupakan anggota TNI.Kepala Penerangan Kodam (Kapendam)XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi menjawab tudingan ini. "Ini logikanya, pola pikir secara moral. Jika oknum TNI lakukan kejahatan, ada hukum jalurnya. TNI hadir untuk membangun Papua, kesejahteraan rakyat Papua, kok harus dibantai, dibunuh?" kata M Aidi. Untuk membuktikan bahwa hal ini tak benar, M Aidi mengundang Sebby Sambom untuk datang ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua, guna melihat para korban penembakan di Nduga. "Silakan datang ke Timika, bisa didampingi oleh pihak terkait, misalnya, Komnas HAM, atau institusi manapun, supaya bisa lihat para korban penembakan dari Nduga," kata M Aidi.Dia menilai keterlibatan TNI pada pembangunan Papua bukanlah hal yang dilarang. "Membangun untuk membantu proses percepatan pembangunan infrastruktur, di mana TNI selalu berada di garda terdepan untuk mengatasi kesulitan rakyat yang di sekitar kita," katanya.

Menuntut Freeport Ditutup

Salah satu permintaan tak masuk akal dari KKB yaitu meminta PT Freeport ditutup. Saat itu masih dalam suasana pasca pembebasan ratusan warga yang disandera di Desa Banti dan Desa Kimbely pada 17 November 2017. Ada dua suku yang setuju dengan permintaan KKB tersebut. Perwakilan suku Amungme Papua, Damaris membeberkan tentang operasional Freeport di Tanah Papua yang sama sekali tidak mensejahterakan masyarakat. Menurutnya, Suku Amungme dan Kamoro selama ini menjadi korban pencemaran lingkungan sampai memakan korban jiwa. "Freeport hadir sejak 1961 sampai dengan 1996 itu ada kerusuhan besar-besaran. Bahkan nyawa-pun menjadi taruhan," katanya.

Meminta Pasukan TNI Diganti Pasukan Keamanan PBB

Permintaan lainnya yang tak masuk akal adalah meminta pasukan TNI diganti menjadi Pasukan Keamanan PBB. Bahkan KKB juga meminta Pemda Papua dan Papua Barat ditutup dan digant."Diganti dengan pemerintah perwakilan PBB," cerita Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menceritakan tuntutan KKB waktu itu.