Usut kasus suap RAPBD, KPK segera panggil Bupati Banyuasin

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterlibatan bupati Musi Banyuasin (Muba), Pahri Azhari dalam kasus dugaan suap pembahasan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Muba tahun anggaran 2015‎. Oleh karenanya, penyidik bakal memanggil Pahri untuk dimintai keterangan terkait pusaran korupsi tersebut.

Bukan hanya Pahri, lembaga antirasuah juga akan menyelidik peran Ketua DPRD Muba. Mengingat, suap yang diberikan pemerintah daerah Muba kepada DPRD disinyalir bukan yang pertama kali.

"Intinya proses pendalaman kasus ini sedang berlangsung siapapun yang terkait dan bertanggung jawab atas kasus ini, dipastikan akan didengar keterangannya oleh KPK,‎" tegas Plt Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (22/6).

Bukti dugaan keterlibatan Bupati Muba dalam kasus ini semakin kencang menyusul tim satgas KPK melakukan penggeledahan di rumahnya. Tak hanya itu, KPK juga sudah melayangkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri dengan nama Pahri Azhari ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

"Sudah (dilayangkan) surat permintaan pencegahan ke luar negeri atas nama PA (Pahri Azhari), Bupati Muba (Musi Banyuasin)," terang Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.

Menurut Priharsa, pencegahan dilakukan agar sewaktu-waktu membutuhkan keterangan Pahri, penyidik bisa melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bersangkutan. "Untuk kepentingan penyidikan," tegas Priharsa.

Sebelumnya, lembaga superbody menggeledah tiga lokasi sekaligus pada Minggu (21/6). Penggeledahan dilakukan di rumah tersangka, anggota DPRD Muba, Bambang Karyanto, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba, Syamsudin Fei, serta rumah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Muba, Faisyar.

Selain rumah para tersangka, rumah Pahri ikut digeledah tim satgas KPK. Penggeledahan‎ itu pun membuahkan hasil dengan membawa sejumlah dokumen yang berkaitan dengan skandal dugaan suap tersebut.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan dua anggota DPRD dan dua Pejabat Pemerintah Daerah Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan sebagai tersangka dugaan korupsi pembahasan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Muba tahun anggaran 2015. Di antaranya, politikus Partai PDIP Bambang Karyanto (BK), politikus Partai Gerindra Adam Munandar (AM), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Syamsudin Fei (SF) dan Kepala Bappeda Faisyar (F).

Mereka diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK saat keempatnya sedang melakukan transaksi suap di rumah salah satu tersangka, Bambang, di Jalan Sanjaya, Alang-alang, Palembang pada Jumat (19/6) malam. Selain keempat tersangka, KPK juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp 2,567 miliar dengan pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu yang disimpan dalam tas berwarna merah marun‎. Diduga uang itu digunakan sebagai pemulus pembahasan perubahan RAPBD.

Dari hasil pengusutan disinyalir, pemberian uang suap dari pemerintah daerah Muba kepada DPRD bukanlah yang pertama kalinya. Dikabarkan, pemberian suap pernah dilakukan pada awal tahun 2015 dengan jumlah yang hampir sama yakni miliaran rupiah.

Atas perbuatannya, Bambang dan Adam disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. Sementara dua tersangka lainnya, Syamsudin dan Faisyar disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 huruf b atau 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana‎.‎