UU Cipta Kerja Dinilai Tonjolkan Daya Tawar Politik Pemerintah Pusat atas Daerah

Merdeka.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, Undang-Undang Cipta Kerja menonjolkan kembali daya tawar politik yang kuat oleh pemerintah pusat. Terlihat sentralisasi kekuasaan dengan menambah hak kepada Presiden dibanding pemerintah daerah.

"Daya tawar politik pemerintah pusat mulai ditonjolkan kembali karena sentralisasi kekuasaan tadi itu lebih mengerucut pada semua haknya presiden ditambah luar biasa," ujar Siti dalam diskusi, Jakarta, Sabtu (24/10).

Siti menjelaskan, polarisasi antara daerah dan pusat tidak juga terbenahi karena terjadi tarik menarik kewenangan. Ada tarik menarik otoritas dari sumber daya ekonomi dan sumber daya alam.

"Ini ternyata belum tuntas dilakukan. Satu sisi daerah luar biasa dengan kedaerahannya dengan antusiasme yang berlebihan, sementara pusat belum memberikan kelegowoan yang memadai juga," ujar Siti.

Dia mengatakan, dalam rezim demokrasi seharusnya semakin desentralistis. Tetapi dalam rezim otoritarian seperti Orde Baru, desentralisasi hanya pada administrasi saja. Tidak sepenuhnya ada keluasan kewenangan dari pusat. Hal itulah nuansa yang dimunculkan dalam UU Cipta Kerja.

"Kalau rezim lebih otoritarian itu pastinya desentralisasi administrasi saja tidak pakai politik tidak pakai keleluasaan kewenangan jadi daerah apa katanya pusat dan ada politik anggaran. Ini yang ada di nuansa Ciptaker muncul," ujar Siti.