Wakil Ketua Komisi II Dukung Kehadiran Wakil Menteri PAN-RB

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden nomor 47/2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Dalam aturan tersebut Jokowi menambah posisi jabatan yaitu wakil menteri.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyatakan dukungan terhadap keputusan tersebut. Kehadiran Wakil Menteri diyakini untuk mendukung kinerja Kementerian yang saat ini dipimpin Tjahjo Kumolo itu.

"Sepanjang itu (posisi Wamen PAN-RB) untuk membantu kinerja supaya semakin mantap ke depan dalam mendukung program-program pemerintah. Tidak ada masalah," kata dia, di Kompleks Parlemen, Senin (7/6).

Menurut politisi PDIP ini, kehadiran Wakil Menteri PAN-RB memang dibutuhkan. Mengingat ruang lingkup tugasnya yang cukup luas. "Ini kan kementerian tidak sama. Ada kementerian yang tidak terlalu luas lingkup kerjanya dan tidak terlalu berat," ujar dia.

Junimart memperkirakan, Wakil Menteri PAN-RB akan bertanggung jawab untuk menjembatani komunikasi dan koordinasi pemerintah pusat dengan daerah. Menurut dia perlu ada sosok pemerintah pusat yang turun ke daerah untuk menjalin komunikasi dengan Pemda.

"Iya. Koordinasi dan turun ke daerah. Kalau hanya komunikasi kan bisa saja langsung ke Menteri. Tapi kalau koordinasi turun ke daerah kan lain ceritanya. Saya kira itu yang paling penting," ujar dia.

Kehadiran pemerintah pusat di daerah memang diperlukan. Untuk mendengarkan secara langsung aspirasi daerah. Sebagai contoh, dia menyebut persoalan kuota CPNS. Dalam pertemuan dengan daerah, ditemukan bahwa kuota yang ditetapkan pemerintah pusat kadang tidak bisa memenuhi kebutuhan daerah. Tentu dalam soal seperti perlu ada perwakilan pemerintah pusat yang turun untuk menjalin komunikasi.

"Untuk apa (Wakil Menteri PAN-RB) ke daerah. Kuota untuk satu daerah yang diberikan pemerintah pusat hanya 500 orang. Sementara daerah butuh 1.500 orang, maka diundur lah kemarin penerimaan CPNS," terangnya.

"Ini kan mesti turun ke bawah. Tidak bisa hanya bersurat saja. Ini masukan kita kemarin. Supaya kemen PAN-RB menurunkan tim ke daerah. Mungkin tugas Wamen salah satu itu nanti," imbuh dia.