Wakil Wali Kota Depok Akui Pencairan Bansos Kacau, Ada yang Disunat dan Dapat Double
Merdeka.com - Pencarian dana bantuan sosial di Kota Depok mendapat sorotan. Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengakui, di pencarian dana jaring pengaman sosial di beberapa daerah kacau. Sebab, ada yang nominalnya disunat, ada pula warga yang mendapat double atau dua kali lipat dari nominal seharusnya.
Pradi menyebutkan, ada oknum yang melakukan pemotongan terhadap dana bantuan sosial bagi warga Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran MAS, Kota Depok.
"Ada beberapa (warga yang bansos dipotong) tidak hanya di satu wilayah Mampang saja," ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (21/4).
-
Kenapa Desa Sukojati dapat tambahan dana? Selain pengelolaannya baik, Desa Sukojati juga telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi dari KPK. Ini yang menjadi poin plus sehingga mendapatkan tambahan DD lebih besar dari lainnya,' urai Faishol.
-
Kenapa Wali Kota Tarakan memberikan bantuan? Wali Kota juga mencatat pentingnya pemanfaatan lahan terbatas, dengan mendorong penduduk untuk mengolah halaman rumah mereka sendiri untuk bercocok tanam, termasuk hortikultura, guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.
-
Bantuan apa yang diberikan Wali Kota Tarakan? Bantuan yang diserahkan kepada para petani berupa pupuk non-subsidi sebanyak 8 ton kepada 5 kelompok tani. Selain itu, 2 unit alat cultivator juga diberikan kepada 2 kelompok tani, serta bantuan dalam pengajekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal kepada dua kelompok tani.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
-
Bagaimana perangkat desa di Kutim mendapat kenaikan gaji? Kenaikan gaji juga akan meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur desa. Ketika gaji yang diterima mencerminkan nilai dari pekerjaan yang dilakukan, perangkat desa akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
Pradi melanjutkan, selain masalah pemotongan dana bantuan sosial, dia juga mendapat laporan adanya warga yang memperoleh dana bansos dua kali lipat dari nominal yang seharusnya. Tapi, Pradi enggan membeberkan secara gamblang mengenai hal ini.
"Jangankan ada yang dipotong, yang double saja ada. Kacau ini," ucap dia.
Pradi berharap kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Pemkot berjanji lebih meningkatkan pengawasan.
"Kita harapkan lebih merata lagi pembagiannya," ucap dia.
Sementara itu, Polisi menunggu hasil investigasi yang dilakukan Pemerintah Kota Depok terkait dugaan pemotongan dana bantuan sosial.
Kapolres Metro Kota Depok, Kombes Pol Aziz Ardiansyah mengatakan, pihaknya ikut turun tangan untuk membantu menertibkan. Tapi tetap mendahulukan investigasi yang dilakukan inspektorat pemerintah daerah.
"Kami dahulukan fungsi pengawasan dari pemerintah daerah (pemda)," singkatnya.
Polemik Pemotongan Dana Bansos
Sebelumnya, Sejumlah warga mengakui mengaku dana yang diterima tidak utuh. Berdasarkan anggaran yang disediakan Pemkot Depok, warga yang didata akan menerima bantuan sebesar Rp250 ribu. Namun kenyataannya, dana yang diterima tidak full alias dipotong tanpa alasan yang jelas oleh oknum pengurus lingkungan.
Kisaran potongan sebesar Rp25.000 per kepala keluarga yang menerima bantuan. Salah satu warga di wilayah RT 05/06, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, mengaku hanya menerima uang Bansos sebesar Rp225.000 dari yang seharusnya sebesar Rp250.000.
"Saya menerima langsung uang nya dari Pak RT sebanyak Rp225 ribu, katanya yang Rp25 ribu untuk administrasi," kata salah satu warga yang menolak identitasnya diungkapkan saat ditemui, Minggu (19/4).
Ketua RT 05/06 Kelurahan Mampang Barep Suroso mengatakan, uang yang diambil dari jatah warga itu akan dipakai untuk membantu warga yang tidak mendapat bantuan. Karena di lingkungannya tidak semua warga terdata mendapat bantuan.
"Dari 100 KK yang saya ajukan, hanya 39 KK saja yang mendapat bantuan. Warga pun menanyakan pada saya kenapa tidak dapat seperti yang lain," kata Barep saat dikonfirmasi, Senin (20/4).
Kondisi ini tidak hanya terjadi di satu tempat. Di RT lain pun banyak warga yang sudah terdata namun tidak mendapat bantuan dana yang berasal dari APBD Depok sebesar Rp250 ribu per-KK.
"Tadinya akan dibelikan sembako dan dibagikan pada warga yang tidak dapat bantuan, tapi berita yang beredar jadi ada potongan," ungkapnya.
Dia meluruskan bahwa tudingan tersebut tidak benar. Karena yang dia dan pengurus RT lainnya lakukan adalah untuk memperjuangkan warga yang tidak dapat bantuan.
"Saya merasa tidak enak kepada warga yang tidak dapat. Saya pusing bagaimana membagikannya, jadi akhirnya sesuai keputusan bersama, kita minta pada yang menerima untuk disisihkan Rp25 ribu. Uang itu dikumpulkan di ketua RW," ucapnya.
Namun akhirnya dana tersebut dikembalikan lagi pada penerima. Dan warga yang tidak dapat pun terpaksa gigit jari. "Duitnya langsung saya ambil di Pak RW dan dikembalikan pada mereka," katanya.
Reporter: Ady AnugrahadiSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Para vendor itu juga mengaku sudah mendapatkan keuntungan dari usaha penyediaan PMT.
Baca SelengkapnyaMakanan pencegahan stunting di Depok hanya berisi nasi, dua potong tahu, dan kuah sayur.
Baca SelengkapnyaKeluhan tersebut ramai dikomentari dan menjadi pembahasan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelontorkan bansos baru berupa beras 10 kilogram dan BLT dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun. Kebijakan ini lantas menuai polemik.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaSandi datang dengan membawa bukti terkait dugaan korupsi sarana dan prasarana yang terjadi di tempat kerjanya.
Baca SelengkapnyaKepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.
Baca SelengkapnyaAhmad Mudhlor Ali akan diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka lain
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep membalas sindiran Ganjar dan Anies soal penyaluran bansos.
Baca SelengkapnyaPolda Jateng juga akan menggandeng instansi dalam rapat koordinasi tersebut untuk turut memantau proses penyelidikannya.
Baca SelengkapnyaTahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya