Walhi Sebut Kerugian Akibat Penambangan Pasir di Sulsel Mencapai Rp 80,4 Miliar
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Al Amin mengatakan, kerugian warga khususnya nelayan di Kota Makassar dan sekitarnya mencapai Rp 80,4 miliar akibat penambangan pasir.
Dia mengungkapkan, penambangan pasir yang merugikan warga nelayan khususnya yang berada di lokasi yang berdekatan dengan Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar. Penambangan ini juga diduga telah menimbulkan kerugian negara.
Karena itu, Walhi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat turun ke lapangan untuk memeriksa proyek yang diduga ada praktik perdagangan laut dan proses tender yang tidak sesuai mekanisme.
-
Siapa yang terlibat kasus korupsi tambang timah? Namun, pada Rabu (27/3) yang lalu, dilaporkan bahwa dia terlibat dalam sebuah kasus korupsi di sektor tambang timah.
-
Kenapa Kapolri meminta ASDP untuk berkoordinasi dengan BMKG? Selain itu, pihaknya mengimbau kepada ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG agar mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.'Sehingga terhadap kontijensi plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semua harus siap. Termasuk kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal,' ujar Sigit.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Dimana KKP membantu pengembangan korporasi nelayan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap Jawa Tengah melalui dukungan gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
Khusus terkait kerugian nelayan, Al Amin menjelaskan, terdapat empat jenis nelayan yang memperoleh dampak dari penambangan pasir itu yakni nelayan pukat, nelayan pancing, nelayan tangkap dan nelayan tombak.
Oleh karena itu, ia mengajak beberapa CSO untuk mengimbau dan mendesak KPK untuk meninjau Sulsel mengusut dugaan korupsi dalam proyek Makassar New Port (MNP) dan perizinan tambang pasir lautnya.
"Dan yang tidak kalah penting adalah meminta Plt Gubernur Sulsel untuk mengakhiri penderitaan ini, dengan mencabut izin-izin yang berada di wilayah tangkap nelayan," katanya seperti dilansir dari Antara, Jumat (19/3).
Pasalnya izin penambangan pasir itu telah menyebabkan wilayah tangkap nelayan semakin berkurang, juga memicu utang nelayan kini dan mencapai 10 kali lipat.
"Anak-anak pulau yang bersekolah juga terancam putus sekolah, karena tidak ada biaya sekolah," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Monitoring dilakukan karena pendanaan pembagunan menggunakan APBN.
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial
Baca SelengkapnyaKejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.
Baca SelengkapnyaKejaksaan menetapkan dua tersangka baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa terkait tiga proyek pembangunan di Kalsel.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan dilakukan usai KPK kalah melawan Sahbirin Noor dalam praperadilan kasus suap lelang proyek di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaSetelah ditangkap tersangka Os langsung dibawa ke gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan.
Baca SelengkapnyaAda pembayaran biji timah ilegal kepada para mitra dengan total biaya sebesar Rp26,649 triliun.
Baca SelengkapnyaSelain Sahbiri, KPK juga menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka. Di antaranya ada pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel.
Baca SelengkapnyaSekiranya ada empat pelabuhan pengerjaan pengerukannya dikorupsi.
Baca SelengkapnyaDalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang diduga hasil suap dan korupsi sekitar Rp12 miliar.
Baca SelengkapnyaKejagung beralasan pemanggilan ini untuk mengetahui perizinan hingga pelaksanaan ekspor tersebut.
Baca Selengkapnya