Wali Kota Bandung Tolak Instruksi Kemendagri Lantik Sekda Pilihan Ridwan Kamil
Merdeka.com - Wali Kota Bandung Oded M Danial tetap menginginkan posisi sekretaris daerah (Sekda) dipegang Ema Sumarna. Oded menolak instruksi Kementerian Dalam Negeri untuk melantik Benny Bachtiar yang dipilih oleh wali kota sebelumnya, Ridwan Kamil.
"Mereka tetap meminta saya melantik Benny. Saya masih tolak," ujar Oded di Bandung, Selasa. Seperti dilansir Antara.
Oded menjelaskan alasannya menginginkan Ema Sumarna sebagai Sekda. Sesuai aturan Kemendagri, pengajuan nama bisa dilakukan enam bulan setelah pelantikannya.
-
Siapa yang mengundurkan diri dari Sekda Kota Bandung? Ema Sumarna bersama sejumlah anggota DPRD Kota Bandung terseret kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City. Ia dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekda Kota Bandung.
-
Mengapa Wakapolda Banten dimutasi? Serah terima jabatan juga merupakan bagian dari proses pembinaan sumber daya manusia, dalam rangka regenerasi yang dilakukan berdasarkan penilaian dan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas, komitmen dan integritas.
-
Kenapa Kolonel Bambang menolak jadi jenderal? Bambang menolak menerima begitu saja pangkat jenderal dari presiden, tanpa prosedur yang berlaku. Itu justru akan membuatnya dicemooh oleh sesama perwira dan merusak sistem yang berlaku.
-
Siapa yang direkomendasikan oleh DPP PDIP sebagai calon wakil wali kota? Putri politisi senior PDIP Aria Bima, Sukma Putri Maharani, mengaku legowo dan menerima keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan Bambang Nugroho (Bambang Gage) sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi Teguh Prakosa di Pilkada Solo di Pilkada Solo 2024.
-
Bagaimana Wali Kota menanggapi mutasi Camat? Saat dikonfirmasi, Hevearita membantah kalau mutasi Ade Bhakti disebabkan oleh konten yang berisi sindiran terkait lomba nasi goreng.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
Menurutnya, penetapan Sekda merupakan haknya sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK). Bahkan hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo saat mengikuti pelatihan kepala daerah.
"Dalam arahannya, Pak Menteri meminta kepala daerah agar hati-hati memilih Sekda, sebab banyak kasus Sekda yang berpolitik. Itu acuan saya. Bahkan di situ dikatakan, walaupun harus setiap hari ganti Sekda nggak urusan, kata beliau. Saya memahami. Saya pun akan mempertahankan. Ini hak saya," kata dia.
Saat ini jabatan Sekda dijabat Ema Sumarna sebagai pelaksana harian (Plh). Oded memperpanjang masa jabatan Plh Ema setelah sebelumnya habis pada Sabtu (17/11).
"Sudah kemarin diperpanjang per tanggal 17 (November). Kan masih belum ada definitif, masih proses," katanya.
Oded siap menunggu hingga enam bulan ke depan untuk tidak melantik sekda definitif sesuai dengan Undang-undang Pilkada.
"Ditungguan ku saya mah nepi ka Maret, teu nanaon (ditunggu oleh saya hingga Maret, ga apa-apa). Hak saya itu mah. Setelah itu, mau pilih (sekda)," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyarankan Oded melaksanakan perintah Kemendagri terkait dengan polemik Sekda Kota Bandung.
"Pemerintah pusat sudah memutuskan. Saya belum hafal konsekuensinya. Akan tetapi, saran saya ikuti saja aturan Kemendagri (terkait dengan Sekda Kota Bandung)," katanya.
Kementerian Dalam Negeri meminta Wali Kota Bandung Oded M. Danial untuk segera melantik Benny Bachtiar sebagai sekretaris daerah definitif di Pemerintahan Kota Bandung.
Hal itupun dipertegas Sekda Jabar, Iwa Karniwa. Iwa mengatakan telah mendapat surat rekomendasi dari Kemendagri dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai balasan dari surat yang dilayangkan Wali Kota Oded terkait dengan penggantian nama Sekda Bandung pada tanggal 29 Oktober lalu.
Iwa memastikan Kemendagri dan KASN tetap meminta agar Oded tetap melantik Benny Bachtiar menjadi Sekda. Menurutnya, Ridwan Kamil menguasakan perintah pusat ini kepada Iwa untuk menyampaikan kepada Oded.
"Gubernur beri arahan dan saya sudah menandatangani atas surat kuasa Bapak Gubernur untuk meminta kepada Wali Kota Bandung melaksanakan yang sudah rekomendasi tertulis dari Kemendagri maupun dari KASN itulah yang harus dilaksanakan," katanya.
Benny dimungkinkan untuk diganti di tengah jalan jika dari evaluasi yang dilakukan Oded kinerjanya tidak memuaskan. Namun, Iwa memastikan penggantiannya juga harus mengikuti aturan yang berlaku.
"Bila proses dilantik berdasarkan evaluasi dari wali kota kinerja tidak sesuai, itu bisa dilaksanakan (penggantian) sesuai dengan ketentuan berlaku. Jadi, prinsipnya apa yang sudah diputuskan (Benny) harus dilantik," ujarnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya, Yana Mulyana dan beberapa pejabat Pemkot Bandung serta dari pihak swasta divonis penjara pada Desember tahun lalu.
Baca SelengkapnyaDico mulai saat ini mendapat tugas khusus untuk berkerja di DPP Golkar Jakarta.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah.
Baca SelengkapnyaKeputusan Bima Arya mundur sudah menjadi keputusan kolektif pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Baca SelengkapnyaRK belum mengantongi KTP Jakarta. Sehingga dia harus mencoblos di daerah sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP.
Baca SelengkapnyaWali Kota Solo yang juga Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka, memberikan tanggapannya.
Baca SelengkapnyaDasco menegaskan tidak pernah ada pembahasan duet Anies-Kaesang di internal koalisi.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menyatakan mendukung KDM di Pilgub Jabar tahun ini.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, jika nantinya usulan tersebut dilaksanakan akan berpotensi untuk mencederai cita cita reformasi dan bertentangan dengan sistem demokrasi.
Baca SelengkapnyaKetua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyatakan tidak bisa Bobby yang kader PDIP main dua kali
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut tidak ada yang berhak merasa akan dipilih menjadi cawapres Ganjar usai bertemu Megawati.
Baca Selengkapnya