Follow
Wapres JK nilai ketimpangan sosial jadi penyebab kepala daerah korupsi
Merdeka.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyoroti soal banyaknya kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan di acara Indonesia Development Forum.
"Kita juga perasaan yang menyedihkan bahwa akhir-akhir ini yang paling banyak ditangkap oleh KPK itu pejabat daerah," kata JK di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (10/7).
Dia menjelaskan banyaknya kepala daerah yang ditangkap karena adanya ketimpangan di wilayahnya. Masalah tersebut menjadi penyebab maraknya kepala daerah melakukan korupsi. Untuk memperbaiki kesenjangan tersebut, kata JK, para kepala daerah harus jujur dan adil.
-
Kenapa korupsi desa perlu ditangani? 'Hal ini perlu dilihat sebagai fenomena gunung es,' ujarnya.
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
"Itu juga menyebabkan bahwa kesenjangan juga harus diatasi juga dengan kejujuran, tanpa kejujuran maka kita tidak bisa mengatasi kesenjangan seperti itu," papar JK.
JK juga berharap tidak hanya kepala daerah yang berperan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Semua pihak dia berharap bisa mengatasi kesenjangan yang ada.
"Tokoh daerah, pimpinan daerah, mahasiswa, cendekiawan, LSM harus bersatu untuk memberikan inspirasi dan pelaksanaannya untuk kemajuan kita semua," kata dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Wahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.
Baca Selengkapnya
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya
Menurut JK, jika pilar-pilar tersebut rusak, sistem pemerintahan tidak akan berjalan maksimal.
Baca Selengkapnya
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Namun, dalam dalil penambahan syarat capres cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah, dikabulkan oleh MK.
Baca Selengkapnya
Karena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca Selengkapnya
Mengakali anggaran jadi modus yang kerap dilakoni para kepala daerah untuk 'melipat' anggaran negara.
Baca Selengkapnya
Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca Selengkapnya
Anies menilai, masih banyak pegawai pemerintahan yang gaji bulanannya terlalu rendah.
Baca Selengkapnya
Hasil SPI KPK 2023, Jawa Tengah Raih Predikat Integritas Tertinggi
Terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
Baca Selengkapnya
Peringatan itu disampaikan Burhanuddin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Bogor, Kamis (7/11).
Baca Selengkapnya