Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres JK sebut TNI punya kelebihan menindak aksi terorisme

Wapres JK sebut TNI punya kelebihan menindak aksi terorisme TNI AD juara AASAM. ©facebook.com/AASAMAustralianArmy

Merdeka.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengusulkan TNI terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Usulan tersebut termuat dalam draft Revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sinyal perlunya TNI dilibatkan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun perannya harus sesuai kebutuhan. Menurutnya, TNI memiliki banyak kelebihan sehingga layak bersinergi dengan lembaga terkait lain dalam menangkal terorisme.

"TNI juga punya kelebihan, kita butuh lebih banyak lagi tapi harus terkoordinir dengan baik," ungkap Wapres JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menyadari selama ini ada kekhawatiran keterlibatan TNI dalam penanganan pelaku terorisme dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Namun ini perlu dikaji ulang lantaran aksi terorisme saat ini justru tidak hanya mengancam HAM tapi juga keamanan dunia.

"Bukannya seharusnya TNI memang dilibatkan? Ini (terorisme) memang kriminal, kejahatan. bukan hanya melanggar human right, kejahatan," tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan perlu melibatkan banyak unsur dalam mencegah aksi terorisme di Tanah Air. Misalnya melibatkan TNI. TNI dipandang memiliki banyak potensi untuk mencegah aksi tersebut.

"Mulai dari potensi intelejen, teritorial, kemudian tim penindakan. Ini kenapa tidak dimanfaatkan bersama-sama, bersinergi," ungkap Tito di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5).

Dalam rangka pencegahan, TNI dan Polri bisa bersinergi dalam memanfaatkan inteligen dan pengawasan teritorial. Mengenai tahap deradikalisasi, TNI bisa ikut serta dalam mengawasi mantan narapidana terorisme yang kini jumlahnya mencapai ribuan orang.

"Untuk yang penindakan, seperti misalnya di laut lepas yang polri tidak memiliki aset (di situ TNI bisa). Pembajakan di laut, kenapa tidak, pembajakan di udara, kenapa tidak," ujar mantan Kapolda Papua ini.

"Kemudian di medan-medan khusus yang polri tidak memiliki kemampuan yang cukup. Misalnya, di gunung dan hutan seperti operasi tinombala, kita lihat kan berhasil. TNI dan Polri bersama-sama kenapa tidak," sambungnya.

Selain itu, kemampuan inteligen TNI berkiprah di dunia internasional menjadi modal utama memberantas aksi terorisme di Tanah Air. Misalnya jaringan inteligen TNI yang tersebar di Filipina Selatan, Syria, Afghanistan, Turki, dan Irak.

"TNI adalah salah satu aset utama negara, memiliki banyak sekali potensi," ucapnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas

Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.

Baca Selengkapnya
Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI

Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI

Baca Selengkapnya
TNI Respons Kritikan Terkait Penyiksaan Anggota KKB: Kami Bukan Malaikat
TNI Respons Kritikan Terkait Penyiksaan Anggota KKB: Kami Bukan Malaikat

Kapuspen TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengakui penyiksaan terhadap anggota KKB itu adalah sebuah pelanggaran.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Baca Selengkapnya
DPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka
DPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka

DPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Beri Pesan di HUT ke-79 TNI
VIDEO: Presiden Jokowi Beri Pesan di HUT ke-79 TNI "Masih Banyak yang Harus Diperbaiki"

Usai acara, Presiden Jokowi kepada awak media menyampaikan pesannya kepada TNI.

Baca Selengkapnya
Di Depan Jokowi, Kapolri Jenderal Sigit Tegaskan Sinergitas TNI-Polri Harga Mati
Di Depan Jokowi, Kapolri Jenderal Sigit Tegaskan Sinergitas TNI-Polri Harga Mati

Hal itu disampaikan Sigit di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat pimpinan TNI-Polri di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Firli Bicara Kepala Basarnas Tersangka: Sesuai Prosedur dan Libatkan POM TNI
Ketua KPK Firli Bicara Kepala Basarnas Tersangka: Sesuai Prosedur dan Libatkan POM TNI

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan penetapan tersangka Kepala Basarnas sudah melibatkan TNI.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Pemilu Berjalan Aman Meski Ada Dinamika &  Riak-riak Kecil
Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Pemilu Berjalan Aman Meski Ada Dinamika & Riak-riak Kecil

"Saya ingin menyampaikan ucapan terima masih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
VIDEO: Depan Para Jenderal, Jokowi Blak blakan Peran TNI Polisi di Pemilu, ini Reaksi Panglima
VIDEO: Depan Para Jenderal, Jokowi Blak blakan Peran TNI Polisi di Pemilu, ini Reaksi Panglima

Jokowi memberi arahan depan jenderal TNI Polri saat Rapimnas.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta TNI Kasih Tahu Rakyat soal Pemilu: Beda Pilihan, Kalah Menang Itu Wajar
Jokowi Minta TNI Kasih Tahu Rakyat soal Pemilu: Beda Pilihan, Kalah Menang Itu Wajar

Jokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Aturan Hukum Penanganan KPK di Kasus Suap Kepala Basarnas
Penjelasan Aturan Hukum Penanganan KPK di Kasus Suap Kepala Basarnas

Kalau kasus KPK menyangkut militer seharusnya diserahkan dan kerjasama dengan pihak Puspom TNI.

Baca Selengkapnya