Wapres JK sebut TNI punya kelebihan menindak aksi terorisme
Merdeka.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengusulkan TNI terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Usulan tersebut termuat dalam draft Revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sinyal perlunya TNI dilibatkan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun perannya harus sesuai kebutuhan. Menurutnya, TNI memiliki banyak kelebihan sehingga layak bersinergi dengan lembaga terkait lain dalam menangkal terorisme.
"TNI juga punya kelebihan, kita butuh lebih banyak lagi tapi harus terkoordinir dengan baik," ungkap Wapres JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Siapa yang berperan penting dalam mencegah terorisme di Indonesia? Ary mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya bonus demografi 2045. Hal itu, ucapnya, menjadi salah satu tugas utama BNPT.
-
Siapa yang diincar TNI? Satu sosok yang diincar para prajurit TNI itu adalah Kapolres Tuban, AKBP Suryono.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Apa yang dilakukan BNPT untuk tanggulangi terorisme? “Penurunan ini sangat tajam sampai dengan 89 persen lebih, indeks potensi radikalisme dan indeks risiko terorisme juga terus menurun,“ rinci Kepala BNPT.
-
Apa kewajiban utama TNI? Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, yaitu mempertahankan kedaulatan. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagipula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menyadari selama ini ada kekhawatiran keterlibatan TNI dalam penanganan pelaku terorisme dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Namun ini perlu dikaji ulang lantaran aksi terorisme saat ini justru tidak hanya mengancam HAM tapi juga keamanan dunia.
"Bukannya seharusnya TNI memang dilibatkan? Ini (terorisme) memang kriminal, kejahatan. bukan hanya melanggar human right, kejahatan," tegasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan perlu melibatkan banyak unsur dalam mencegah aksi terorisme di Tanah Air. Misalnya melibatkan TNI. TNI dipandang memiliki banyak potensi untuk mencegah aksi tersebut.
"Mulai dari potensi intelejen, teritorial, kemudian tim penindakan. Ini kenapa tidak dimanfaatkan bersama-sama, bersinergi," ungkap Tito di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5).
Dalam rangka pencegahan, TNI dan Polri bisa bersinergi dalam memanfaatkan inteligen dan pengawasan teritorial. Mengenai tahap deradikalisasi, TNI bisa ikut serta dalam mengawasi mantan narapidana terorisme yang kini jumlahnya mencapai ribuan orang.
"Untuk yang penindakan, seperti misalnya di laut lepas yang polri tidak memiliki aset (di situ TNI bisa). Pembajakan di laut, kenapa tidak, pembajakan di udara, kenapa tidak," ujar mantan Kapolda Papua ini.
"Kemudian di medan-medan khusus yang polri tidak memiliki kemampuan yang cukup. Misalnya, di gunung dan hutan seperti operasi tinombala, kita lihat kan berhasil. TNI dan Polri bersama-sama kenapa tidak," sambungnya.
Selain itu, kemampuan inteligen TNI berkiprah di dunia internasional menjadi modal utama memberantas aksi terorisme di Tanah Air. Misalnya jaringan inteligen TNI yang tersebar di Filipina Selatan, Syria, Afghanistan, Turki, dan Irak.
"TNI adalah salah satu aset utama negara, memiliki banyak sekali potensi," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaGaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Baca SelengkapnyaKapuspen TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengakui penyiksaan terhadap anggota KKB itu adalah sebuah pelanggaran.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca SelengkapnyaDPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka
Baca SelengkapnyaUsai acara, Presiden Jokowi kepada awak media menyampaikan pesannya kepada TNI.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Sigit di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat pimpinan TNI-Polri di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Firli Bahuri menyatakan penetapan tersangka Kepala Basarnas sudah melibatkan TNI.
Baca Selengkapnya"Saya ingin menyampaikan ucapan terima masih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi memberi arahan depan jenderal TNI Polri saat Rapimnas.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca SelengkapnyaKalau kasus KPK menyangkut militer seharusnya diserahkan dan kerjasama dengan pihak Puspom TNI.
Baca Selengkapnya