Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Warga tuding Bupati Mojokerto untung Rp 10 M dari proyek normalisasi

Warga tuding Bupati Mojokerto untung Rp 10 M dari proyek normalisasi proyek normalisasi sungai di mojokerto. ©2017 Merdeka.com/budi

Merdeka.com - Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa diduga menerima keuntungan dari proyek normalisasi sungai di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bahkan, diperkirakan, setidaknya duit Rp 10 miliar masuk kantong pribadi Mustofa.

Jumlah tersebut dari hitung-hitungan warga, dari 3 titik lokasi normalisasi sungai. Padahal proyek ini dilaksanakan di 6 titik, sepanjang sungai landaian dan sungai jurang sentot wilayah Jatirejo dan Gondang.

"Kalau dihitung secara kasar, kita ambil sampling 3 lokasi saja lah, setiap hari di satu titik ada 2 beckoe atau alat berat yang beroperasi mengeruk batu dan pasir. Satu beckoe bisa mengambil batu sekitar 50 rit (dump truck), berarti satu titik, batu yang diambil 100 rit. Kalau 3 titik, sehari 300 rit," kata seorang warga, Mohammad Syamsul Bahri, pada merdeka.com, usai menyerahkan laporan ke Kapolres Mojokerto, Kamis (16/2).

Menurut Samsul, proyek normalisasi ini berjalan sejak tanggal 3 November 2016 sampai 30 Januari, saat diberhentikan paksa oleh warga. Sehingga kalau dikalikan 3 bulan, batu yang diambil dari sedimen sungai diperkirakan sudah 27.000 rit, yang dikirim ke pabrik pemecah batu CV Musika.

"Harga jual batu di pabrik pemecah batu, per ton Rp 45.000. Ya, kalau ditotal uang hasil penjualan batu itu, bisa sampai Rp 10 miliar. Inilah nilai kerugian negara dari proyek normalisasi ini," jelas Samsul.

Sampai sekarang warga mempertanyakan uang hasil penjualan batu tersebut kemana larinya dan dipergunakan untuk apa. Sebab, sedimen sungai merupakan harta negara. Kalau itu dinikmati secara pribadi atau beberapa petinggi pemerintahan saja, masuk kategori pencurian harta negara dan ini bisa masuk ranah pidana.

"Ada dugaan uang itu masuk ke kantong pribadi para petinggi di Pemkab Mojokerto. Padahal harta negara harusnya kembali ke Kas Negara. Ini termasuk salah satu dalam laporan yang kita sampaikan ke Polres Mojokerto supaya diusut tuntas," tambahnya.

Sementara Kasatreskrim Polres Mojokerto, AKP Budi Susanto, mengaku belum tahu soal kerugian Negara seperti yang diaampaikan warga. Menurutnya, masih akan mempelajari laporan yang sudah disampaikan oleh warga, baru bisa menyimpulkan.

"Laporanya saja baru kita terima, nanti kalau sudah kita pelajari dan kita teliti baru bisa diaimpulkan," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga dari 5 Desa di Kecamatan Jatirejo dan Gondang, mendatangi Mapolres Mojokerto untuk melaporkan dugaan pelanggaran proyek normalisasi sungai. Warga melaporkan Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP) serta beberapa pekabatnya karena dinilai bertanggungjawab dalam proyek normalisasi sungai ini.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Melihat Kampung Milyarder Dadakan Relokasi Pertamina di Tuban, Megah dan Ada yang Pakai Marmer
Melihat Kampung Milyarder Dadakan Relokasi Pertamina di Tuban, Megah dan Ada yang Pakai Marmer

Kabar terbarunya, sejumlah kediaman di kampung relokasi tersebut nampak begitu megah dan mewah.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Endus Mafia Tanah pada Proyek Bendungan Paselloreng Wajo, Negara Rugi Rp75,6 Miliar
Kejaksaan Endus Mafia Tanah pada Proyek Bendungan Paselloreng Wajo, Negara Rugi Rp75,6 Miliar

Kejati Sulsel menemukan dugaan mafia tanah dalam pembangunan Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo yang merugikan negara hingga Rp75,6 miliar.

Baca Selengkapnya
Serahkan 205 Sertipikat Tanah di Sleman, Menteri ATR: Harga Tanah Naik 3 Kali Lipat
Serahkan 205 Sertipikat Tanah di Sleman, Menteri ATR: Harga Tanah Naik 3 Kali Lipat

Efek kenaikan harga tanah disebabkan karena adanya rencana pembangunan fasilitas umum di Kelurahan Sumberarum.

Baca Selengkapnya
Penerima Ganti Rugi Lahan Tol Getaci di Garut Dipungli 2,5 Persen dari Nilai Uang yang Diterima
Penerima Ganti Rugi Lahan Tol Getaci di Garut Dipungli 2,5 Persen dari Nilai Uang yang Diterima

Warga Kecamatan Leuwigoong, Garut, Jawa Barat mengaku menjadi korban pungutan liar (pungli) pihak desa saat menerima uang ganti rugi pembangunan Tol Getaci.

Baca Selengkapnya
Dulu Viral sebagai Desa Miliarder, Ini 6 Fakta Desa Sekapuk Gresik yang Kini Dikabarkan Punya Utang Miliaran Rupiah
Dulu Viral sebagai Desa Miliarder, Ini 6 Fakta Desa Sekapuk Gresik yang Kini Dikabarkan Punya Utang Miliaran Rupiah

Dulu desa ini miliki pendapatan Bumdes capai 4 miliar/tahun, kini dikabarkan memiliki utang capai Rp 9 M lebih.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Rp90 Miliar untuk Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Pembangunan IKN di Kalimantan
Pemerintah Siapkan Rp90 Miliar untuk Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Pembangunan IKN di Kalimantan

Anggaran sebesar Rp90 miliar tersebut dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek Tol IKN 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Sungai Sepaku.

Baca Selengkapnya
Haji Slamet Bikin Warga Selamat, Rogoh Rp50 Juta Cor Sendiri Jalan Rusak Sentil Pemkot Pekalongan
Haji Slamet Bikin Warga Selamat, Rogoh Rp50 Juta Cor Sendiri Jalan Rusak Sentil Pemkot Pekalongan

Haji Slamet merogoh koceknya senilai Rp50 juta untuk mengecor jalan Tirto sepanjang 87 meter dengan waktu pengerjaan selama tiga hari

Baca Selengkapnya
Wow! Sosok Kepala Desa Pamer Uang Pecahan Rp100 ribu Sebanyak 5 Kardus Ucap Terima Kasih ke Pemberi, Ternyata untuk Ini
Wow! Sosok Kepala Desa Pamer Uang Pecahan Rp100 ribu Sebanyak 5 Kardus Ucap Terima Kasih ke Pemberi, Ternyata untuk Ini

Sosok Kepala Desa viral menjadi sorotan karena memamerkan bergepok-gepok uang berjumlah lima kardus. Berikut ulasannya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp90 Miliar Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Proyek IKN
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp90 Miliar Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Proyek IKN

Masyarakat yang terdampak pembangunan IKN dapat memilih untuk mendapatkan uang ganti rugi atau direlokasi.

Baca Selengkapnya
Eks Wali Kota Banjar Sutrisno Cicil Uang Pengganti Kasus Korupsi Rp958 Juta
Eks Wali Kota Banjar Sutrisno Cicil Uang Pengganti Kasus Korupsi Rp958 Juta

Uang cicilan dari terpidana kasus korupsi pengaturan lelang di Kota Banjar itu disetorkan KPK ke negara.

Baca Selengkapnya