YLBHI Nilai Polemik UU KPK Paling Elok Diselesaikan Lewat Legislatif Review
Merdeka.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, akademisi menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Setidaknya, kata dia, ada 30 guru besar dan 2.000 dosen yang menolak UU tersebut.
"Ada juga sejumlah guru besar 30-an lebih yang saya pikir terus bertambah menolak revisi itu. Juga ada 2.000-an lebih saya lupa persisnya berapa ratusannya tapi itu penting ya 2.000 lebih dosen di seluruh indonesia menolak itu," kata Asfina di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10).
Asfina menjelaskan, masyarakat ingin UU KPK dibatalkan. Sedangkan pengeluaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) adalah opsi terakhir.
-
Mengapa YLKI mendukung aturan baru BPOM? 'YLKI mendukung inisiatif ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan konsumen dan memastikan produk yang beredar di pasaran aman dikonsumsi,' katanya.
-
Siapa yang ingin mundur dari KPK? 'Da seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan. itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri,' kata dia.
-
Siapa yang membantah penghapusan huruf Y? Melansir dari situs Kominfo, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Prof. E Aminudin Aziz, membantah akan ada penghapusan huruf Y dari alfabet.
-
Apa yang dilakukan LKPP untuk pelaku UMKK? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengupayakan kesejahteraan untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK). Kali ini, LKPP mendorong pelaku UMKK untuk masuk dalam Katalog Elektronik agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah melalui Kementerian, Lembaga, hingga Pemda.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
"Jalan yang paling elok dalam ketatanegaraan siapa yang membuat dia bisa mencabut. Siapa memulai dia harus mengakhiri. Harusnya legislatif review," ungkapnya.
"Tapi kan kemudian ada itikad baik dari DPR untuk membela kepentingan rakyat banyak di atas kepentingan segelintir elite parpol yang enggak semua juga," sambungnya.
Dia menjelaskan diberlakukannya UU tersebut akan melemahkan KPK. Terutama dengan adanya dewan pengawas.
"Ada dewan pengawas yang mulai dari orang manajemen sampai secara filosofis dia bukan KPK itu sendiri dia hanya pengawas tapi dia menjalankan tugas managerial dialah KPK sesungguhnya. Jadi KPK yang sesungguhnya adalah dewan pengawas yang sekarang hanyalah bayangan dari yang empat itu," ucapnya.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.
Baca SelengkapnyaArman bersyukur DPR bakal mengikuti putusan MK untuk ajang kontestasi 27 Agustus mendatang.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaYusril berpendapat perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas tentang revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaRapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.
Baca SelengkapnyaBawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaRevisi ini dinilai sebagai praktik pembegalan demokrasi yang secara nyata dipertontonkan kepada publik.
Baca SelengkapnyaDi media sosial X ramai warganet agar mengawal keputusan MK.
Baca SelengkapnyaDua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDjarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca Selengkapnya