5 Hari ke depan, DPR sampaikan hasil rapat dana aspirasi ke Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menjelaskan bahwa hasil sidang Paripurna DPR yang membahas dana aspirasi atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) hari ini, akan disampaikan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekitar lima hari mendatang. Hal itu karena aspek transparasi dan akuntabilitas.
"Dalam penyampaian usulan aspirasi ini nanti Pimpinan DPR dalam kurun waktu 5 hari akan menyampaikan kepada presiden, termasuk kepada BPK dan KPK. Karena ini aspek transparasi dan akuntabilitas publik," kata Taufik di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).
Taufik juga menegaskan bahwa tidak bertentangan dengan nawa cita pemerintah. Maka dari itu menurutnya, UP2DP sudah diintegrasikan dengan program pemerintah dan dilindungi payung hukum.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Prabowo bisa dibilang ‘tune in’ dengan pemerintahan Jokowi? 'Bukan magang lah istilahnya. Udah tune in,' ujar Budi.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Apa program yang diinisiasi Prabowo? 'Pak Prabowo sangat antusias kalau membahas sumber daya manusia (SDM). Prasyarat utamanya adalah sehat dan itu dimulai dari tumbuh kembang optimal. Itu sebabnya mendorong perbaikan gizi jadi prioritas, utamanya bagi anak sekolah dan santri. Program ini juga dianjurkan oleh lembaga internasional sekelas WFP, yang berarti program ini berbasis sains, bukan akal-akalan atau gimik,' kata juru bicara calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, Emil Elestianto Dardak.
-
Kenapa Prabowo mendukung program Jokowi? 'Saya bekerja, saya lihat dari dekat, saya lihat strategi dan program-program beliau ternyata sama dengan pemikiran-pemikiran saya. Karena itu saya komitmen, saya siap melanjutkan semua program dan strategi beliau,'
"Kita tidak boleh bertentangan dengan program-program pemerintah, tidak boleh tidak sesuai dengan program nawa citanya pemerintah, semua harus kita integrasikan. Itu tersurat di dalam peraturan DPR RI No 4 Tahun 2015," ucapnya.
Dengan begitu menurut Taufik, tidak ada celah apapun bagi anggota DPR untuk bermain-main proyek atau anggaran, kecuali benar-benar menjembatani aspirasi masyarakat.
Sedangkan terkait sikap pemerintah mengenai UP2DP, nanti akan dibahas bersama-sama di dalam siklus pembahasan APBN dengan Badan Anggaran. Di sanalah ruang bagi sepakat atau tidaknya adanya UP2DP ini.
"Besok kan hari Jumat pandangan pemerintah terhadap APBN. Kemudian setelah itu Banggar menentukan seluruh aspek APBN, di situlah maksudnya terintegrasi dengan program pemerintah. Nanti silakan Banggar dengan pemerintah," tuturnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaSupres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca SelengkapnyaRencana Prabowo bertemu dengan para hakim, Dasco menyebut mesti dijadwalkan.
Baca SelengkapnyaPuan berharap DPR periode 2024-2029 semakin lebih produktif bekerja untuk membangun Indonesia, serta berkolaborasi dengan Pemerintah sebagai mitra kerja.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaPembentukan Badan Aspirasi disepakati dalam Rapat Pimpinan DPR sekaligus Rapat Konsultasi bersama pimpinan fraksi-fraksi yang digelar hari ini.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VI DPR Herman Khaeoron menanggapi masukan masyarakat terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Baca Selengkapnya