Ada laporan DPT ganda, Kemendagri dan KPU akan verifikasi ulang
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera memverifikasi ulang daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019. Sebab, di sejumlah daerah masih ditemukan DPR ganda.
"Langkah selanjutnya dari KPU dan Kemendagri untuk verifikasi ulang mana-mana yang disampaikan ada ganda dan gandanya bagaimana," kata Tjahjo di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).
Tjahjo yakin tidak mungkin ada pemilih ganda. Sebab data tersebut sudah diketahui oleh pihak RT/RW.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Bagaimana Komdigi jamin informasi Pilkada akurat? Untuk menciptakan suasana Pilkada yang damai dan kondusif, Kementerian Komdigi berupaya memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang tepat.
-
Kenapa penting data pemilih akurat? Dengan memutakhirkan data pemilih, Pantarlih membantu mencegah berbagai masalah yang dapat timbul, seperti pemilih ganda, pemilih fiktif, atau pemilih yang tidak memenuhi syarat.
-
Mengapa PDIP yakin Ganjar-Mahfud akan menang? 'Dukungan terhadap Bapak Ganjar dan Prof Mahfud Md sebagai pemimpin yang sangat lengkap. Memiliki komitmen bagi daya unggul Indonesia anti korupsi, ini benar-benar dipahami oleh masyarakat Bali. Sehingga konsolidasi ini dilakukan untuk memastikan kemenangan yang semakin besar untuk Ganjar dan Mahfud Md,' kata Hasto.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
-
Bagaimana cara PDIP memastikan kemenangan Ganjar-Mahfud? 'Dukungan terhadap Bapak Ganjar dan Prof Mahfud Md sebagai pemimpin yang sangat lengkap. Memiliki komitmen bagi daya unggul Indonesia anti korupsi, ini benar-benar dipahami oleh masyarakat Bali. Sehingga konsolidasi ini dilakukan untuk memastikan kemenangan yang semakin besar untuk Ganjar dan Mahfud Md,' kata Hasto.
"Saya yakin tidak mungkin menggunakan hak politiknya sampe dua tiga kan tidak mungkin karena harus warga RT/RW itu yang diketahui oleh warga," kata Tjahjo.
Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membersihkan data ganda daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019. Menurutnya, DPT harus benar-benar valid demi menjamin pemilu yang demokratis dan bersih dari praktik curang.
Permintaan itu sebagai respons Bamsoet atas temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang 131.366 data pemilih ganda dalam DPT di 76 kabupaten/kota. Mengutip analisis Bawaslu, Bamsoet menyebut jumlah data ganda dalam DPT bisa mencapai 1,3 juta.
"Mendorong KPU untuk segera melakukan verifikasi terhadap temuan data pemilih ganda dalam DPT dan menginformasikan hasilnya kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan. Tidak boleh ada penyalahgunaan hak pilih," ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (10/9).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Bawaslu DKI Jakarta seraya menunggu rekomendasi yang akan mereka berikan.
Baca SelengkapnyaHadi Thahjanto menilai, anggapan lonjakan suara PSI yang tak lazim hanya spekulasi.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berupa penggelembungan suara.
Baca SelengkapnyaMenteri Tito menjelaskan anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada
Baca SelengkapnyaKang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaTito memastikan data yang diserahkan kepada KPU aman dan dalam bentuk dokumen digital dan terperinci setiap kabupaten dan kota.
Baca SelengkapnyaKebocoran data pemilih pasca aksi peretasan website KPU baru sebatas indikasi.
Baca SelengkapnyaTerkait rumor komisioner lain diduga terindikasi melanggar tentunya tidak tinggal diam.
Baca SelengkapnyaPengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia
Baca SelengkapnyaCawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku pihaknya belum berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo-Mahfud Md pasca-pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar-Mahfud meminta seluruh pendukung dan masyarakat untuk mengawal terus proses rekapitulasi
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca Selengkapnya