Agun Gunandjar nilai dana saksi dari APBN minimalkan kecurangan di TPS
Merdeka.com - Politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mendukung pembiayaan saksi partai di Pileg 2019 dianggarkan dalam APBN. Alasannya, pembiayaan itu bisa meminimalkan konflik dan kecurangan di TPS.
Mantan ketua Komisi II DPR 2012-2014 itu berpendapat keberadaan saksi sangat dibutuhkan oleh partai peserta pemilu. Apalagi, kata dia, tidak semua parpol memiliki kemampuan untuk itu.
"Semoga saja dana saksi untuk pemilu 2019 yang dibiayai pemerintah, tidak gagal lagi seperti yang sudah dibahas dan diputuskan oleh komisi II terdahulu untuk pemilu 2014. Makanya Negara harus hadir untuk terjaminnya Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) dan Jujur Adil (Jurdil) bagi semuanya," kata Agun, Rabu (24/10).
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Kenapa TPN Ganjar-Mahfud minta pendukung rekam bukti kecurangan? 'Kita ingin mengkoordinasikan semua kawan-kawan di daerah untuk bisa bersama-sama mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang ada. kita ini gampang mengatakan pelanggaran itu ada, tapi selalu abai dalam mendokumentasi pelanggaran ini,' tutur Todung di Media Center Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
-
Kenapa tugas PPK penting dalam pemilu? Dengan demikian, PPK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum di tingkat kecamatan.
-
Kenapa PTPS penting dalam Pemilu? Dengan demikian, PTPS memegang peran kunci dalam menjaga keberlangsungan dan keabsahan Pemilu.
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
Legislator Golkar asal Dapil Jawa Barat 10 tersebut juga meminta partisipasi masyarakat untuk mendukung begitupun peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nya harus bisa memahaminya.
"Dan apabila masih tidak bersetuju, berikanlah solusi yang terbaik untuk adilnya bagi semua peserta pemilu, sehingga berbagai kesalahan kekeliruan perhitungan bahkan kecurangan tidak akan terjadi lagi seperti pemilu pemilu sebelumnya. Sehingga Sejumlah LSM dan masyarakat umum juga harus dapat memahaminya," katanya.
Usulan dana saksi partai itu datang dari Komisi II DPR yang bermitra dengan KPU dan Bawaslu. Menurut Badan Anggaran (Banggar) DPR, usulan dana saksi itu sebesar Rp 3,9 triliun.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim hukum TPN Ganjar-Mahfud terus bergerak menyikapi terhadap berbagai bentuk intimidasi yang terjadi.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud menegaskan hak angket sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden SBY.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud serius memperjuangkan hak angket agar bergulir di DPR
Baca SelengkapnyaPSI berupaya untuk memastikan saksi dapat tersebar di setiap TPS.
Baca SelengkapnyaSaat ini TPN Ganjar-Mahfud memiliki lebih dari 800.000 saksi.
Baca SelengkapnyaSebanyak 1,6 juta lebih saksi akan mengawal suara Ganjar-Mahfud dan partai pendukung pada hari pencoblosan Pemilu 2024, 14 Februari nanti.
Baca SelengkapnyaMantan Hakim MK Aswanto mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan hakim MK terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dari kaca mata sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaAdian menegaskan, sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres).
Baca SelengkapnyaPartai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar training of trainer lembaga saksi pemilu bagi perwakilan se-Indonesia.
Baca SelengkapnyaJadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin
Baca SelengkapnyaHak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada satu tujuan mulia di balik dorongan mewujudkan hak angket
Baca Selengkapnya