Agung Laksono beri sinyal Golkar setuju usulan PDIP revisi UU MD3

Merdeka.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyarankan kepada fraksi-fraksi di DPR untuk duduk bersama membahas usulan PDIP soal revisi UU MD3. Pembahasan di level fraksi, kata dia, penting dilakukan agar mengetahui pandangan awal tiap parpol atas usulan PDIP.

"Sebaiknya di antara fraksi-fraksi saling menawarkan dulu. Apa yang akan dilakukan. Itu kan bersumber dengan internal kedewanan. Biarlah fraksi-fraksi bicara dulu baru kemudian kita bisa mengambil apa yang terbaik untuk revisi UU MD3," kata Agung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12).

Mantan Ketua DPR ini menilai partainya akan setuju dan terbuka atas segala usulan termasuk soal UU MD3. Namun, sebelum diputuskan, lanjut dia, alangkah lebih baik tiap fraksi berembuk terlebih dahulu.

"Saya kira setuju itu artinya kita terbuka terhadap saran dan pandangan, namun untuk apa substansinya sebaiknya antar fraksi-fraksi saya sarankan duduk bersama lagi. Apa sih yang ingin dicari karena waktu ini tinggal 3 tahun lagi," imbuhnya.

Sebelumnya, PDIP mendukung langkah Partai Golkar untuk mengembalikan jabatan Ketua DPR kepada Setya Novanto. Sikap partai itu disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP Arya Bima dalam sidang paripurna dengan agenda penetapan dan pelantikan Setya sebagai Ketua DPR.

Selain menyatakan dukungan, Arya sempat meminta agar DPR merevisi UU MD3. Wacana revisi UU MD3 berkaitan dengan keinginan PDIP untuk mendapatkan satu jatah kursi di susunan pimpinan DPR.

"Dalam kesempatan ini sedikit menyampaikan keinginan kami dari PDIP yang sejak awal pemilihan pimpinan DPR menginginkan bagaimana mekanisme pimpinan dewan ini tetap dihargai kedaulatan partai dan juga menghargai aspirasi rakyat yang dititipkan kepada kami," kata Arya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).

Arya menyebut komposisi pimpinan DPR saat ini belum ideal. Sebabnya, karena PDIP sebagai partai pemenang pemilu tidak masuk dalam komposisi pimpinan. Padahal, partai dengan suara terbanyak di Pemilu 2014, otomatis mencerminkan kepentingan publik dalam jumlah besar. (mdk/dan)