Agung Laksono soal angket KPK: Kalau tidak utuh ngapain diterusin?
Merdeka.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono ikut merespon dinamika fraksi-fraksi di DPR soal angket KPK. Sekitar 6 fraksi menolak angket KPK. Agung menyarankan, angket lebih baik tidak perlu dilanjutkan jika fraksi-fraksi tidak solid.
"Kalau tidak utuh ngapain diterusin?" kata Agung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5).
Sebab, Agung melihat mayoritas fraksi partai di DPR ragu-ragu dan tidak serius menggulirkan angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP politisi Hanura Miryam S Haryani.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Mengapa AMPG meminta kader muda Golkar untuk solid? Ilham meminta seluruh kader muda Golkar untuk menjunjung tinggi soliditas internal. Ia mengingatkan, semakin mendekati hari pencoblosan Pemilu 2024, ujian dan cobaan untuk Partai Golkar akan semakin kuat. “Untuk itulah, dibutuhkan kebijaksanaan, kedewasaan dalam berorganisasi seluruh kader Golkar. Baik generasi muda maupun kader senior yang seharusnya patut dijadikan teladan,“ ujar Ilham.
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar ingin solid? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
"Kalau dilihat dari perjalanannya angket sendiri kok kelihatannya ada yang ragu-ragu sebaiknya kalau sudah itu adalah hak dewan melakukan penyelidikan tapi hendaknya utuhlah," tegasnya.
Sebelumnya, enam fraksi partai telah menyatakan menolak angket KPK meski telah disetujui sebagai usulan DPR dalam rapat paripurna, Jumat (28/4) lalu. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan legitimasi pembentukan pansus menjadi lemah jika 6 fraksi menolak mengirimkan perwakilan.
"Kalau ada 6 fraksi yang tidak mengirimkan makanya aspek legitimasi menjadi lemah tapi kalau tidak ini tergantung mendukung sudut pandang yang mana," kata Taufik
Pimpinan bersama Badan Keahlian DPR (BKD) akan mempelajari soal syarat kuorum pembentukan Pansus angket KPK. "Ini yang akan kita pelajari bersama-sama dengan Badan Keahlian DPR, pimpinan-pimpinan fraksi untuk yang terbaik," terangnya.
Menurutnya, jika aturan mengharuskan semua fraksi harus mengirimkan perwakilan, maka pansus angket KPK tidak akan pernah terbentuk. Namun, apabila ada aturan lain soal syarat kourum pembentukan Pansus hanya 5 anggota maka tetap bisa terbentuk tetapi akan menimbulkan kontroversi.
"Apakah sah atau tidak, tergantung sudut pandang yang mana. Pada saat nanti kuorum, disepakati harus unsur semua fraksi ada, otomatis tidak akan pernah tercapai. Tapi kalau disepakati dalam forumnya, disepakati bahwa forum yang hadir 5 anggota, bisa juga tapi penuh kontroversi," terangnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen.
Baca SelengkapnyaAgung Laksono menyindir sejumlah pengurus Partai Golkar yang merangkap jabatan.
Baca Selengkapnya"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca SelengkapnyaHak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMuzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.
Baca SelengkapnyaSemua persengkataan pemilu harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
Baca SelengkapnyaNasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.
Baca SelengkapnyaGanjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaGanjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaAgung Laksono menegaskan Isu Munaslub Golkar Ditunggangi Penumpang Liar
Baca SelengkapnyaCak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya