Follow
Agung Laksono tak gentar dipolisikan loyalis Ical
Merdeka.com - Loyalis Aburizal Bakrie (Ical) melaporkan kubu Agung Laksono ke Bareskrim Polri terkait dugaan dokumen palsu pemberian mandat untuk peserta Munas Partai Golkar di Ancol. Hal itu sebagai bentuk penolakan keputusan Kemenkum HAM yang mengakui kepengurusan Golkar di bawah Agung Laksono.
Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono tidak ambil pusing atas laporan tersebut. Dia bersikukuh kepengurusannya telah legal dan mempunyai kekuatan hukum.
"Ya silakan saja. Pokoknya kita taat asas, taat aturan, kalau harus begitu kami ikuti. Jika beliau (Bareskrim) memproses ke pengadilan ya monggo. Enggak ada masalah, kami hadapi. Tapi yang jelas tongkat komando Partai Golkar berdasarkan ketetapan pemerintah kami jalankan," kata Agung Laksono di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Jumat (13/3).
-
Bagaimana MKGR tegak lurus ke Golkar? “Kami tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, jajaran. Termasuk anggota Ormas MKGR yang dapat menabrak kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh partai Golkar dan Bapak Airlangga Hartarto,“ tegas Adies dalam SE yang ditandatangani pada Jumat (28/7).
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Kenapa Golkar tidak khawatir jatah menteri mereka berkurang? Terlebih, kata Doli, antara Prabowo dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto intens berkomunikasi. Sehingga, keduanya sudah saling memahami.
Menurutnya, tidak ada pemalsuan dokumen mandat peserta di dalam Munas Ancol. Segala hal yang berhubungan dengan Munas Ancol telah sesuai AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Golkar.
"Kami tidak melakukan pemalsuan dokumen. Kami tidak sama sekali memalsukan dokumen. Kami (mengadakan Munas) atas dasar AD/ART. Kami sama sekali tidak pernah memalsukan," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Yorrys Raweyai mempertanyakan dasar laporan kubu Ical itu. Tidak ada sama sekali dokumen palsu dalam agenda suksesi tersebut.
"Kenapa masalah itu baru diungkap. Berarti ini jelas kan enggak menghargai institusi baik internal maupun eksternal. Soal tidak legal kan itu sudah melalui proses dan dibuktikan di MPG (Mahkamah Partai Golkar). Lihat saja saksi dan bukti, kan sudah ada," ujar dia.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca Selengkapnya
Polda Metro Jaya menaikkan kasus Aiman Witjaksono terkait tudingan 'Polisi Tidak Netral' ke tahap penyidikan.
Baca Selengkapnya
Ganjar menyebut pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada Aiman.
Baca Selengkapnya