Airin diduga sebar dana hibah ke 22 lembaga buat pemenangan pilkada
Merdeka.com - Sebanyak 22 organisasi disebut menerima dana hibah dari APBD dan APBD-P Kota Tangerang Selatan. Mereka diduga ikut membantu pemenangan calon petahana Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, dalam Pilkada tahun ini.
Dana digelontorkan kepada 22 organisasi juga tidak sedikit. Menurut data lembaga nirlaba, Semangat Rakyat (Semar), jumlahnya mencapai Rp 29,5 miliar. Mereka meyakini 22 organisasi itu seluruhnya adalah tim sukses pasangan petahana Airin-Benyamin Davnie.
Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto mengatakan, pihaknya tidak hanya sekedar berbicara dan menuding. Namun, semua itu berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan ada kecenderungan APBD sengaja digelembungkan dan dipangkas (mark up dan mark down) menjelang Pilkada.
-
Siapa saja yang menjadi anggota badan adhoc pilkada? Badan ini terdiri dari beberapa unit, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik.
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
-
Siapa yang terlibat dalam sistem politik? Sistem politik merupakan suatu susunan atau struktur yang mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga politik lainnya dalam suatu negara.
-
Apa itu Pilkada Inklusif? Pilkada yang inklusif adalah hak setiap warga negara, termasuk difabel. Ia menjelaskan bahwa difabel adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama.
-
Siapa yang berperan dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia? Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemimpin yang sedang menjabat.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas Pilkada Inklusif? Diskusi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendorong semua pihak, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat umum, untuk berkolaborasi menciptakan Pilkada yang benar-benar inklusif.
Yenny mencontohkan, seperti misalnya target pendapatan asli daerah. Pemkot Tangsel melakukan mark down dari tahun sebelumnya secara drastis. Sedangkan dana digenjot dan diperbesar adalah bantuan sosial, hibah, dan dana belanja pegawai.
"Kami tak hanya bicara, kami memiliki data, ini buktinya," ujar Yenny yang menjadi narasumber dalam acara digelar Semar, di Tangerang Selatan, Senin (23/11).
Yenny juga menunjukkan alur dana hibah itu. Dia mengatakan, menjelang pilkada, terjadi penambahan sangat besar dalam perubahan APBD Tangsel 2015. Yakni lebih dari Rp 500 miliar, dengan peningkatan nilai dana hibah melonjak drastis dari Rp 29 miliar, menjadi Rp 105 miliar, atau naik 256 persen.
"Penambahan APBD-P ini mencerminkan tidak adanya aspek perencanaan yang baik dalam konteks pengelolaan keuangan daerah," ucap Yenny.
Yenny melanjutkan, penerima dana hibah sebesar Rp 29,5 miliar pada APBD murni telah terjadi penyelewengan. Sebab berdasarkan temuannya didapat fakta, seluruh organisasi mendapat dana hibah merupakan tim sukses Airin-Benyamin.
Dana hibah itu mengalir ke sejumlah pihak. Mereka yang disebut adalah KNPI Kota Tangsel (Rp 500 juta). Ketua KNPI Kota Tangsel dijabat oleh Eeng Sulaiman, yang juga Sekretaris DPC PPP Tangsel. Sedangkan PPP adalah salah satu partai pendukung pasangan Airin–Benyamin.
Kemudian Dewan Masjid Tangsel (Rp 5,6 miliar). Ketua DM Tangsel adalah Heli Slamet (Kabag Kesra Pemkot Tangsel), yang diduga kuat aktif terlibat dalam proses pemenangan petahana. Padahal sudah ada perintah supaya PNS netral dalam pilkada.
Lantas Forum Persatuan Majelis Taklim Tangsel (Rp 2,7 miliar) dipimpin oleh ibu-ibu pengurus Partai Golkar. Organisasi ini dibuat oleh Airin, dan banyak diisi oleh ibu-ibu pengajian Al-Hidayah, di bawah payung Partai Golkar.
Karang Taruna Tangsel (Rp 500 juta), Komunitas Ukhuwah Remaja Madani (Rp 100 juta), dan Yayasan KAHFI (Rp 90 juta) binaan Abdul Rosyid. Dia adalah Ketua Fraksi Partai Golkar, yang juga orang terdekat dan mantan sekretaris pribadi Airin.
Selanjutnya ada TP Usaha Kesehatan Sekolah Tangsel (Rp 1 miliar), Pengurus Posyandu Seledri 1 (Rp 173 juta), Forum Kader Posyandu Tangsel (Rp 240 juta), PMI Tangsel dan Komisi Penanggulangan AIDS Tangsel (Rp 700 juta). Semua lembaga itu dipimpin oleh Airin.
Sisanya, duit itu lari ke beberapa organisasi yang tidak jelas asal-usulnya. Sebab, kantor mereka tidak diketahui dan tak berbadan hukum. Antara lain Forum Guru Ngaji Kecamatan Ciputat (Rp 85 juta), Forum Guru Ngaji di Ciputat Timur (Rp 75 juta), Forum Guru Ngaji Kecamatan Serpong (Rp 105 juta), Forum guru ngaji Pondok Aren (Rp 125 juta), Forum Guru Ngaji Kecamatan Setu (Rp 75 juta), Forum Silahturahmi Masyarakat Cempaka Putih (Rp 10 juta), Forum Guru Ngaji Kecamatan Pamulang (Rp 95 juta), Forum Guru Ngaji Kecamatan Serpong Utara (Rp 85 juta), Paguyuban SGA Radio (Rp 10 juta), Forum Silahturahmi Pondok Pesantren Kota Tangerang (Rp 10 juta), dan Komunitas Ukhuwah Remaja Madani Kota Tangerang (Rp 100 juta).
Sementara itu saat dikonfirmasi, salah seorang penerima dana hibah dari Airin, Abdul Rosyid mengatakan, menyangkal pernah menjadi staf Airin. Dia juga membantah menerima dana hibah buat Komunitas Ukhuwah Remaja Madani (Kurma) sebesar Rp 100 Juta.
"Kurma apaan itu? Saya baru dengar. Enggak tuh. Kalau untuk Kahfi benar. Karang Taruna juga benar Rp 500 juta. Ibu Airin kan di situ juga, pembina. Gini ya, untuk mengajukan dana hibah itu dibutuhkan pengajuan satu tahun sebelumnya," kata Abdul. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Memasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada aliran dana kampanye Pemilu 2024 terafiliasi dengan koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop).
Baca SelengkapnyaBaroto mengungkapkan secara total terdapat 76 partai politik berbadan hukum yang tercatat di Kemenkumham, namun hanya 44 partai politik yang aktif.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaTimnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaDikatakan Argo, pendidikan politik di tahun 2019 diklaim mencapai Rp 19,972 juta.
Baca SelengkapnyaTersangka diduga korupsi dana hibah yang mestinya untuk lembaganya sepanjang 2019-2021.
Baca SelengkapnyaSebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSudirman Said mengakui, kucuran dana ke AMIN tak sebesar ke pasangan capres-cawapres lain.
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca SelengkapnyaDengan dibukanya data temuan itu harapannya tidak lagi ada tuduhan-tuduhan.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca Selengkapnya