Airin janji gandeng KPK cegah birokrasi korup di Tangsel

Merdeka.com - Calon Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diany berjanji akan menggandeng KPK untuk mencegah maraknya praktik korupsi di birokrasi Tangerang Selatan. Di sisi lain, Airin juga dinilai berkeinginan kuat meningkatkan integritas aparatur pemerintahannya.

"Keinginan kuat dari Airin Rachmi Diany untuk pencegahan korupsi di birokrasi dengan menerima ajakan kerjasama (MOU) dengan KPK, dalam meningkatkan integritas aparatur permerintahannya, yang meliputi integritas eksternal yang teridiri dari indeks korupsi, indeks transparansi, dan indeks akuntabilitas," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Tangerang Selatan, Muhammad Azis, Rabu (12/8).

Selain itu, Partai Golkar meyakini jika pembangunan kota Tangerang Selatan semasa kepemimpinan Airin Rachmy Diani sudah berjalan dengan baik. Begitu juga soal kualitas kesehatan dan pendidikan yang dilakukan Airin selama ini dianggap sudah berjalan dengan baik.

Azis mencontohkan, beberapa waktu lalu baru saja pemerintahan Airin membangun tiga puskesmas baru di kota Tangerang Selatan.

"Beberapa hari lalu, ada peletakan batu pertama pembangunan tiga Puskesmas baru, di Kota Tangsel, di tiga lokasi, yaitu di Pondok Cabe Ilir, Bambu Apus dan Lengkong Wetan," kata Azis.

Dia menjelaskan, pembangunan tiga puskesmas ini untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh sebab itu dia membantah jika ada anggapan bahwa selama pemerintahan Airin, tidak ada kemajuan khususnya dalam pelayanan kesehatan.

"Tiga Puskesmas yang dibangun demi melengkapi Puskesmas yang sudah ada di wilayah Kota Tangsel. Sebelumnya, Kota Tangsel sudah memiliki 25 puskesmas, 21 di antaranya sudah melayani pasien rawat inap, dan banyak lagi prestasi yang sudah dilakukan Walikota Airin untuk membangun Kota Tangsel," tambah Azis yg juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangsel.

Azis menegaskan, mereka yang mempertanyakan pembangunan semasa kepemimpinan Airin di Tangerang Selatan harus membaca RPJMD kota Tangerang Selatan dahulu sebagai acuan. "Jadi kalau menilai gagal atau tidak lihat RPJMD atau fakta di lapangan yang merupakan realisasi dari RPJMD tersebut, menurut saya semua berjalan dengan baik," tutur dia. (mdk/rnd)