Akan Paparkan Temuan DPT Bermasalah, Amien Rais Bantah Mendelegitimasi KPU

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyambangi Gedung DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3). Amien datang untuk mengikuti diskusi bertemakan 'Menuju Pemilu Adil dan Berintegritas: Bongkar Carut Marut DPT!'.

Amien akan memaparkan data temuan terkait permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemaparan itu sebagai bukti bahwa permasalahan ini bukan berita bohong atau hoaks.

"Kita akan paparkan data, bukan hoaks, bukan dipalsukan. Ada beberapa data dari DPT yang menurut temuan kami masih ada masalah karena ada yang tidak masuk akal. Jadi nanti akan dipaparkan masing-masing pembicara," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Orang lain juga bertanya?

Amien buru-buru membantah jika pemaparan data ini dianggap sebagai upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu. Menurutnya, pemaparan ini justru sebagai bentuk re-delegitimasi KPU.

"Kita sama sekali bukan mendelegitimasi, justru istilahnya kami me-redelegitimasi. Supaya sama-sama enak semua hal yang belum betul diperbaiki," ungkapnya.

Mantan Ketua MPR ini mengatakan tidak ada pihak yang bisa melakukan rekayasa secara sempurna. Karena itu, dia berharap KPU bisa segera menyelesaikan masalah ini.

"Mudah-mudahan setelah paparan nanti KPU Bawaslu bisa segera memperbaiki," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meminta aparat menindak tegas pihak yang mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia tidak ingin kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu dilemahkan.

"Kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi itu saya sampaikan ke Kapolri juga tegas," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1).

Jokowi berpesan, aparat jangan membiarkan upaya mendelegitimasi KPU terjadi. Jika terdapat indikasi yang mengarah pada pendelegitimasian, maka aparat harus bergerak cepat.

"Karena apa pun KPU ini adalah penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, penyelenggara pilpres, penyelenggara pemilihan legislatif yang semua harus mendukungnya," ujar dia. (mdk/noe)