Alasan PDIP Usulkan Pemisahan Pileg dan Pilpres
Merdeka.com - PDIP mengusulkan perubahan format Pileg dan Pilpres serta ambang batas parlemen untuk pemilu mendatang. Dalam rapat komisi di Kongres V, PDIP menyarankan pemisahan Pileg dan Pilpres. Ketua Komisi IV Arief Wibowo mengatakan salah satu keuntungan Pileg dan Pilpres dipisah yaitu menghemat anggaran.
"Penyelenggaraan Pemilu serentak ini berat. Mulai pembiayaan berat, pengorganisasian berat. Kemudian pengaturan terhadap bagaimana partai-partai mampu merumuskan strategi dan bagaimana strategi pemenangan, tidak berdampak. Konflik secara internal kepada partai, banyak. Bagi penyelenggara pun berat," kata Arief di Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Jumat (9/8).
Usulan lain dari PDIP adalah alokasi kursi per dapil. Arief menyebut PDIP mengusulkan sebaran kursi untuk DPR RI sebanyak 3-8 kursi.
-
Dimana kursi DPR dibagi di setiap daerah? Pada pasal 187 ayat 3 UU Nomor 17 tahun 2017, yaitu sebanyak 575 kursi dengan minimal 3 dan maksimal 19 kursi di setiap daerahnya.
-
Bagaimana cara hitung kursi DPR? Metode konversi perolehan suara calon legislatif (caleg) DPR menjadi jumlah perolehan kursi ini menggunakan metode penghitungan Sainte Lague.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
"Alokasi kursi per dapil itu kita atur ulang. Sudah kita putuskan dan kita sahkan dalam Pleno Kongres adalah alokasi kursi untuk DPR RI 3-8, untuk Provinsi, Kabupaten/Kota 3-10. Parliemantary Threshold berjenjang. Untuk DPR RI 5 persen sekurang-kurangnya. Provinsi 4 persen, dan Kabupaten/Kota 3 persen," jelasnya.
Soal presidential threshold, kata Arief, partainya berpandangan 20 persen sudah cukup. Dalam rapat komisi di Kongres PDIP, menyatakan tidak perlu dilakukan perubahan.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Said menyebut pembagian jatah pimpinan komisi di DPR dilakukan secara merata dengan parpol lain yang lolos ke Senayan.
Baca SelengkapnyaPDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaBasarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.
Baca SelengkapnyaPKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca SelengkapnyaPDIP sebagai pemenang di Dapil DKI III akan mendapat 2 (dua) kursi.
Baca SelengkapnyaPDIP dan PKB membuka peluang mengusung Anies di Pilgub Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai sangat berbahaya jika Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung untuk mengakomodir kepentingan
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi tersebut terdiri dari 11 partai politik (parpol) yang berhasil lolos dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP sebagai parpol oposisi di parlemen seorang diri hanya bisa pasrah. Mengakui kalah suara apabila dilakukan pengambilan keputusan di DPR.
Baca SelengkapnyaPDIP membangun komunikasi baik ke PKB hingga PKS untuk Pilkada Jakarta karena tak bisa mengusung sendiri.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca Selengkapnya