Anas tuding pemerintahan SBY buat suara Demokrat jeblok
Merdeka.com - Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU Anas Urbaningrum kembali diperiksa KPK. Sebelum diperiksa, Anas pun menanggapi pertanyaan awak media terkait suara Partai Demokrat yang turun dari Hasil Pileg 2014 kemarin.
"Ya kan hari berganti, musim berganti, kadang mendung, ya kan, kadang hujan, panas, kan biasa aja, naik turun dalam pemilu, ada yg naik ada yg turun," ujarnya di KPK, Jumat.
Anas tak menampik jika faktor banyak kader Demokrat yang korupsi salah satu sebabnya. Namun, menurut Anas, faktor yang utama adalah masyarakat yang menilai kinerja pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang buruk.
-
Siapa yang Anas Urbaningrum sebutkan sebagai bacapres? “Kan belum ada yang betul-betul jadi, semuanya masih berproses. Bacapres A misalnya masih berproses koalisinnya, Bacapres B juga masih berproses, Bacapres C juga begitu,“ terang Anas.
-
Bagaimana Anies Baswedan berpendapat tentang demokrasi? 'Kemudian kan dia nyindir-nyindir sekarang tidak demokratis, kalau tidak demokratis berarti dia tidak jadi gubernur. Ketika memaparkan sesuatu itu lebih banyak asumsi, opini,' kata Trubus.
-
Bagaimana Anas Urbaningrum menilai proses pencapresan saat ini? “Kan belum ada yang betul-betul jadi, semuanya masih berproses. Bacapres A misalnya masih berproses koalisinnya, Bacapres B juga masih berproses, Bacapres C juga begitu,“ terang Anas.
-
Kenapa Anies dianggap salah satu tokoh dengan elektabilitas tinggi? Anies jadi satu di antara tiga tokoh capres dengan elektabilitas terkuat di sejumlah lembaga survei.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Kenapa Anies optimis Cak Imin bisa menang debat? Pasalnya, dia menyebut Cak Imin punya pengalaman mengurusi perekonomian.
"Pasti ada faktor itu (korupsi), tapi yang utama adalah kerja pemerintah yang dianggap tidak memuaskan publik, menurut saya itu," ucap Anas.
Berdasarkan hasil survei, kata Anas, menunjukkan banyak tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan turun drastis. Menurut Anas, meskipun banyak kader partai yang korupsi, namun jika tidak diimbangi dengan kinerja pemerintah, maka hasilnya akan buruk.
"Itu rumus demokrasi yang normal berlaku di mana saja. Kalau partai utama pemerintah itu memuaskan publik ditunjukan dengan kinerja pemerintah di mata masyarakat, pasti insentif elektoralnya dinikmati partai pemerintah itu. Tapi kalau pemerintahnya dianggap tidak memuaskan publik, pasti juga dampak elektoralnya pada partai yang ada di dalam pemerintahan, terutama partai yg menjadi pilar utama pemerintahan," beber Anas.
"Itu rumus umum di mana pun, bukan hal yang aneh, jadi kalau demokrat dapat sebut saja 9 - 10 persen, itu angka yg menurut saya sudah luar biasa, karena yg bekerja bukan hanya pak SBY sebagai ketum, sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, dan kader partai, tapi juga dibantu oleh kesebelasan konvensi, kalau tidak ada kesebelasan konvensi tidak akan tembus 9 -10 persen," jelasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua TKD AMIN mengklaim pemilih di Sumatera Barat kecewa dengan Prabowo Subianto merapat ke Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaHerzaky mencontohkan bagaimana Prabowo Subianto mulanya elektabilitas selalu rendah.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin berada diurutan terbawah dalam survei di Jawa Timur, tertinggal jauh.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan saat ini masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya di ruang publik.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden Anies Baswedan menyoroti masalah Undang-Undang Cipta Kerja yang sejauh ini dikritik publik
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, seharusnya Jakarta menjadi percontohan dalam berdemokrasi.
Baca SelengkapnyaDemokrat memiliki survei internal, dan AHY yakin perolehan suara akan lebih dari survei eksternal.
Baca SelengkapnyaElektabilitas dari berbagai lembaga survei dapat dijadikan sebagai cerminan.
Baca SelengkapnyaKala itu, Anies berada di urutan terendah dalam survei. Akan tetapi, Anies justru terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya