Ancaman krisis ekonomi, Fraksi Demokrat harap 7 proyek DPR ditunda
Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrat di DPR berharap agar pimpinan DPR tak ngebet segera mewujudkan tujuh proyek pembangunan DPR. Pasalnya, di tengah perekonomian yang sedang memburuk seperti ini, ada baiknya pembangunan tujuh proyek ditunda sementara waktu.
"Penundaan atau menetapkan skala prioritas secara bertahap, mungkin bisa menjadi bagian yang bisa dipertimbangkan," kata Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto saat dihubungi, Rabu (26/8).
Walaupun menyebut gedung DPR yang ada saat ini memang sudah tidak laik digunakan bagi anggota Dewan dan para staf ahli karena kekurangan ruangan, dia berharap agar pimpinan DPR bisa berpikir jernih bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami ancaman krisis.
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Kenapa DPR khawatir dengan tindakan polisi? 'Ini berbahaya sekali kalau benar terjadi. Jangan sampai ada jajaran di bawah melakukan intimidasi terhadap siapa pun, apalagi ada kaitannya dengan konteks kepemiluan.'
"Kami meyakini DPR akan memilih kepentingan yang lebih besar yang harus diutamakan. Nasib bangsa dan rakyat tentu akan menjadi pilihan yang tidak mungkin bisa dihadapkan dengan kepentingan yang lainnya," harapnya.
Sebelumnya, Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan pihaknya bersama Menteri Keuangan memperkirakan anggaran tujuh proyek tersebut dapat mencapai Rp 2,3 triliun sampai Rp 2,7 triliun.
"Perencanaan yang ada anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai 2018 kalau tidak salah," kata Supit di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8).
Supit menjelaskan, sesungguhnya pihaknya ingin agar tujuh proyek tersebut dapat dimasukkan ke dalam RAPBN tahun 2016. Namun, dikarenakan banyaknya proses pengkajian yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum selesai, maka tujuh proyek tersebut batal dimasukkan ke dalam RAPBN tahun 2016.
"Ternyata belum terakomodir, karena belum terakomodir kemudian itu mekanismenya memang harus diusulkan lagi untuk direncanakan," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaBanyak daerah yang sedang ada pemilihan, menjadi kurang menarik di mata para investor.
Baca SelengkapnyaSekjen Partai Golkar ini menambahkan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan masih di atas 5 persen
Baca SelengkapnyaMenurut pemerintah, deflasi saat ini dipengaruhi oleh penurunan permintaan pasar global akibat konflik internasional.
Baca SelengkapnyaDjarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca SelengkapnyaForum Pemred bersikap tentang dinamika politik jelang Pemilu 2024 yang semakin bergejolak.
Baca SelengkapnyaMemanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR mewanti-wanti agar Pemerintah Indonesia konsisten mendorong pendekatan diplomasi
Baca SelengkapnyaPuan Maharani mengatakan siap mengawal sejumlah permasalahan pembangunan nasional.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaLaju inflasi masih terjaga, hanya saja tren deflasi akan mengganggu daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya