Anggota DPR Tolak Usul Peneliti LIPI Tunda Pemilu di Papua
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menolak saran peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo untuk menunda Pemilu 2019 di Papua. Menurut Politikus PPP ini, jika ingin menunda Pemilu, cukup di daerah yang bermasalah saja.
"Jangan mengada-ada, menggeneralisir semua persoalan. Kalau misalkan yang tidak kondusifnya di kabupaten Nduga, ternyata di satu distrik. Ya kalau mau ditunda di distrik bermasalah, jangan mengorbankan distrik-distrik lain," kata Baidowi di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12).
Wasekjen PPP itu tidak setuju pemilu ditunda karena belum memasuki kategori force majeur. Namun ia juga tidak menganggap remeh pembunuhan yang terjadi kepada para pekerja Trans Papua.
-
Kenapa Pemilu di Demak ditunda? Banjir Belum Surut Hingga hari pencoblosan, banjir belum juga surut. Bahkan jalur raya pantura dari Demak menuju Kudus masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Maka dari itu pelaksanaan Pemilu 2024 untuk wilayah Demak yang terendam banjir ini akan ditunda.
-
Kapan Pemilu Indonesia? Indonesia sebentar lagi akan menggelar pemilu pada 14 Februari mendatang.
-
Kapan pemilu di Indonesia? Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik.
-
Apa saja yang menjadi kendala distribusi logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Apa yang diancam AIPI dalam Pemilu? 'Banyak sekali sekarang, paling serius dalam integritas negeri ini adalah uang, ancaman ini akan terjadi, dan akan terjadi pada Pemilu 2024,' jelas Alfitra dalam acara sosialisasi aplikasi Sietik DKPP RI di Hotel Yuan Garden, Senin (18/12).
"Force majeur seperti itu, apa bencana, kerusuhan, pokoknya yang membuat pemilu itu gagal. Tapi sekali lagi bukan menganggap remeh dari persoalan di Papua khususnya di kabupaten Nduga. Itu ulah dari KKB. Namanya KKB, itu kan bahaya tetapi itu di satu distrik saja tidak di semua kabupaten," ungkapnya.
Menurut Baidowi saran peneliti LIPI itu tidak ada urgensinya. Pemilu bagaimanapun harus tetap jalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Tidak ada. Kami lihat tidak ada. Pemilu harus tetap jalan. Ya, tidak kondusifnya dilihat dulu seperti apa. Papua kan seperti itu. Bahkan di Tolikara itu bakar-bakaran tapi Pilkada jalan," tegasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaMenurut Saan pelaksanaan Pemilu saat ini sebaiknya dijalankan sesuai UUD.
Baca SelengkapnyaBawaslu Papua mencatat hasil pemilihan anggota legislatif untuk tingkat provinsi Papua pada Pemilu 2024 belum rampung.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan, dirinya yang pertama kali melontarkan isu perpanjangan 3 periode.
Baca SelengkapnyaPDIP juga menggugat agar MK menetapkan hasil perolehan suara Pemilu anggota DPRD Papua Tengah V berdasarkan D Hasil distrik.
Baca SelengkapnyaMK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Bambang Wuryanto menegaskan gugatan masa jabatan ketua umum parpol salah alamat. Alasannya, partai punya kemandirian untuk membuat aturan di inte
Baca SelengkapnyaMasinton menyatakan tak sepakat dengan keputusan Baleg DPR RI bersama pemerintah
Baca SelengkapnyaLaporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua
Baca SelengkapnyaHal yang sama juga terjadi pada KPU Kabupaten Tolikara
Baca SelengkapnyaTito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya