Apa misi PDIP langsung kritik habis-habisan Fadli Zon dkk?

Merdeka.com - Kehadiran dua unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto dan Fadli Zon, dalam acara jumpa pers kampanye yang digelar bakal calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump, menuai kritik pedas dari publik. Sebab, kunjungan wakil rakyat ini ke AS sedianya untuk menghadiri Konferensi Dunia IV Pimpinan Parlemen Dunia di markas PBB yang berlangsung di lantai 26 Trump Tower, Kamis (3/9/2015).

Pakar politik, Niko Harjanto, menilai kehadiran kedua wakil rakyat dalam acara jumpa pers kampanye Donald Trump di Amerika itu menjatuhkan martabat bangsa Indonesia. Menurut Niko, seorang wakil rakyat seharusnya tidak melakukan hal tersebut, karena Donald Trump memiliki rekam jejak rasis dan anti-imigran, termasuk anti-Muslim.

"Sikapnya salah (Fadli Zon dkk). Itu menjatuhkan martabat bangsa kita," ujar doktor Ilmu Politik di Northern Illinois University, Amerika Serikat ini, saat dihubungi merdeka.com, Minggu (6/9).

Usai menghadiri acara tersebut, Fadli dan rekan lain dihujani kritikan pedas dari rekan mereka sesama anggota DPR, khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan. Adian Napitupulu, politikus PDIP, menilai dua anggota dewan tersebut melanggar Kode Etik DPR dan melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Bahkan, Adian mengancam akan melaporkan kehadiran Novanto dan Fadli di kampanye Donald Trump itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Tidak hanya itu, Anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan, TB Hasanuddin juga turut menghujani dengan kritikan. Hasanuddin mengatakan kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon dalam kampanye Donald Trump tidak boleh terjadi kalau saja mereka paham aturan keprotokolan, dan memahami 'standing position' sebagai pejabat negara.

Melihat serangan kritik pedas dari fraksi PDIP ini, Niko mengatakan tentu ada visi tertentu dari fraksi tersebut untuk memanfaatkan kelengahan pimpinan DPR tersebut. Bisa jadi, kesalahan Fadli menjadi alasan bagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mengambil alih pimpinan DPR.

Apalagi, lanjut Niko, PDIP sekarang akan minta dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah menyatakan dukungannya kepada Presiden Jokowi.

"Pertama, itu sebagai salah satu pintu masuk PDIP untuk mengambil alih posisi pimpinan DPR. Kedua, PDIP kan partai besar di Indonesia jadi mereka ingin jadi partai yang mengarahkan arah parpol di indonesia," papar Niko.

Besar kemungkinan, posisi pimpinan DPR akan bergeser ke tangan kader PDIP. Hal ini diungkapkan lantaran PDIP dinilai memiliki pengaruh besar di Indonesia bahkan bisa dikatakan partai nomor satu.

Terlepas dari motif politik itu, Niko melihat pimpinan DPR memang tidak berpikir panjang. Keputusan menghadiri acara tersebut menggambarkan cara berpikir DPR yang kerdil.

"DPR sekarang itu cara berpikirnya kerdil. seharusnya wakil rakyat tidak menjatuhkan martabat bangsa Indonesia. Tidak seharusnya mereka menghadiri kampanye tersebut. Seharusnya Fadli tidak menghiraukan acara tersebut. Jika mereka dewasa mereka tahu forum mana yang harus mereka hadiri dan forum mana yg harus dihindari," tandasnya.

Oleh karena itu, Niko berharap di internal DPR segera melakukan pergantian pimpinan agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama seperti yang terjadi saat ini.