Follow
Atasi kemiskinan, PKS minta pemerintah respons RUU Kewirausahaan
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna tentang pengesahan RUU Kerjasama Bidang Pertahanan. Selain itu, DPR juga mengesahkan RUU Kewirausahaan Nasional menjadi RUU inisiatif DPR.
"Seluruh anggota DPR yang telah menyetujui RUU Kewirausahaan Nasional yang merupakan usul inisiatif FPKS di rapat paripurna hari ini untuk dibahas bersama pemerintah," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).
Politisi PKS ini berharap pemerintah juga bisa cepat merespons agar RUU ini bisa segera dibahas dan dapat segera selesai. Menurut dia, RUU ini diinisiasi untuk mengimplementasi konstitusi agar problem kemiskinan dapat segera diatasi secara terstruktur dan terukur.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
"Kita ingin kelompok masyarakat yang sudah punya semangat untuk berusaha bahkan yang belum punya minat untuk usaha," ucap Jazuli.
Menurut Jazuli, RUU Kewirausahaan Nasional ini nantinya memberikan peluang masyarakat menengah ke bawah untuk berusaha. Sebab, kata dia, dengan RUU ini mereka dapat berusaha dan dengan mudah mereka untuk mengakses modal.
"Jangan sampe mereka hanya jadi komoditas politik tapi harus jelas keberpihakan pemerintah dan seluruh stekholder di negeri ini secara kongkrit untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi, konsennya pada kelompok usaha kecil," tandasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Reforma Agraria yang juga salah satu program strategis nasional, berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional
Baca SelengkapnyaAhli Patologi Sosial dari Universitas Indonesia, Ester Jusuf, mengungkapkan, kemiskinan di beberapa wilayah terlihat sengaja dipertahankan.
Baca Selengkapnya
Dia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja.
Baca Selengkapnya
Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca Selengkapnya
SK Hijau Hutsos yang mengatur pemanfaatan hutan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
Baca Selengkapnya
Komnas Perempuan menyebut, dengan disahkan RUU PPRT dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para pekerja rumah tangga di tanah air.
Baca Selengkapnya
Evaluasi SAKIP tahun 2023 difokuskan pada pengentasan kemiskinan.
Baca Selengkapnya
Kepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.
Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, untuk menggapai cita-cita Indonesia Maju dan Unggul di tahun 2045, butuh kerja keras.
Baca Selengkapnya
Penghapusa utang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan TKN Prabowo-Gibran saat menerima Kelompok Usaha Warga yang mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menginisiasi merevisi UU perkoperasian untuk membangun ekosistem kelembagaan.
Baca Selengkapnya