Bagi PDIP yang penting dapat kursi pimpinan DPR

Merdeka.com - DPR RI belum memulai pembahasan revisi Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) pada masa sidang II tahun 2016-2017. DPR memutuskan pembahasan revisi UU MD3 bertujuan penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR dibahas saat DPR memasuki masa reses yang dimulai pada, Jumat (16/12).

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo tak masalah revisi UU MD3 tak selesai pada masa sidang ini. Terpenting, DPR telah berusaha agar revisi UU MD3 dapat sesegera mungkin dibahas.

"Enggak ada masalah, ini berbasis pada kesepahaman untuk mendorong perubahan terbatas UU MD3 agar tercipta suasana kondusif dan sinergis," kata Arif saat dihubungi, Kamis (15/12).

Bagi Arif, yang terpenting pada akhirnya PDIP mendapatkan kursi pimpinan DPR dan MPR. Sebab, mengherankan jika PDIP yang merupakan partai pemenang Pemilu tak mendapatkan kursi pimpinan di DPR dan MPR.

"Wong partai pemilu tidak dapat porsi yang semestinya dan seharusnya. Itu salah satu alasan. Itu mengapa UU (direvisi)" katanya.

Rapat Paripurna DPR mengesahkan revisi UU nomor 42/2014 tentang perubahan UU nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ke dalam Program Legislasi Nasional prioritas tahun 2016.

Setelah dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, keputusan ini kemudian disahkan oleh pimpinan rapat paripurna Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Sesaat setelah meminta persetujuan dari anggota DPR yang hadir dalam paripurna, Fahri Hamzah disanggah dengan interupsi dari Anggota Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima yang meminta rapat paripurna diskors. Hal ini diminta agar DPR menentukan waktu pembahasan revisi undang-undang tersebut lantaran DPR akan memasuki masa reses, Jumat (16/12) besok.

"Dalam forum ini, saya mengusulkan terkait dengan waktu yang sangat pendek, mohon kiranya disetujui paripurna ini diskors dulu agar ada pembicaraan antara pimpinan dan pimpinan fraksi untuk kira-kira dalam waktu yang pendek ini bisa membahas UU MD3 itu," kata Aria dalam interupsinya.

Hal senada juga diminta oleh Anggota Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka. Dia meminta supaya revisi terbatas rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara (ASN) ‎diputuskan oleh DPR hari ini. Sebab, hari ini sedang ada aksi yang berlangsung di depan Gedung DPR untuk mendorong RUU ASN ini disahkan.

"Di luar (DPR) ada penyuluh dan tenaga honorer yang sedang menunggu keputusan DPR. Dan sudah disampaikan Baleg, UU Revisi yang diharmonisasi Baleg untuk disahkan sebagai inisiatif DPR sehingga bisa dibahas di masa sidang berikutnya," kata Rieke dalam interupsinya.

Menanggapi permintaan tersebut, Fahri Hamzah pun meminta waktu untuk mengumpulkan pimpinan fraksi untuk berembug tentang permintaan itu. Setelah kurang dari 30 menit melakukan diskusi, Fahri kemudian memimpin sidang kembali. Ada dua kesimpulan yang bisa diambil usai dirinya berembug dengan pimpinan Fraksi.

"Setelah lobi tadi, maka usulan revisi ASN akan diterima. Dan kedua, sepakat hari ini kita langsung pada pidato penutupan sidang. Dan nantinya ada beberapa alat kelengkapan dewan yang akan bersidang di masa reses jika diperlukan rapat pengganti Bamus dalam masa reses," katanya.

"Kemudian, nanti akan ada sidang di dalam masa reses ‎mengenai RUU ASN. Sidang dalam masa reses adalah Baleg dan Komisi XI. Dan, setelah ini kami akan menemui yang menyatakan pendapat dan unjuk rasa terkait RUU ASN," sambungnya. (mdk/noe)