Follow
Baleg DPR: Istilah dana aspirasi sesungguhnya menyesatkan!
Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Totok Daryanto tidak sepakat jika Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) diklaim sebagai dana aspirasi. Dia menyebut, istilah dana aspirasi malah menyesatkan.
"Istilah dana aspirasi sesungguhnya menyesatkan! Yang benar adalah Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan," kata Totok di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Sambung Totok, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang MD3, anggota DPR berhak memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihannya. Usulan ini diintegrasikan ke dalam rencana APBN.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
-
Apa itu DPTb? DPTb atau Daftar Pemilih Tetap Tambahan adalah daftar pemilih yang ditambahkan setelah DPT (Daftar Pemilih Tetap) selesai disusun dalam pemilu.
-
Siapa yang direkomendasikan oleh DPP PDIP sebagai calon wakil wali kota? Putri politisi senior PDIP Aria Bima, Sukma Putri Maharani, mengaku legowo dan menerima keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan Bambang Nugroho (Bambang Gage) sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi Teguh Prakosa di Pilkada Solo di Pilkada Solo 2024.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
"Dengan demikian usulan ini mengikuti siklus pembahasan anggaran menjadi satu kesatuan dengan RAPBN yang diajukan pemerintah kepada DPR," tuturnya.
Maka dari itu Totok menolak anggapan bahwa anggota DPR sebagai penerima dana. Akan tetapi menurutnya, anggota DPR tidak menerima uang, sebab bukan pengguna anggaran, hanya pengusul program pembangunan. Namun usulan DPR harus berbentuk fisik tidak boleh dalam bentuk dana hibah.
"Karena tugas pokok DPR dalam kunjungan kerja ke Dapil dan masa reses terutama adalah menjaring aspirasi masyarakat. Maka kewenangan DPR mengusulkan program pembangunan sesuai aspirasi rakyat di Dapilnya, menjadi instrumen penting agar APBN sejalan dengan aspirasi rakyat," pungkasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Apdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.
Baca Selengkapnya
PDIP menilai sangat berbahaya jika Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung untuk mengakomodir kepentingan
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo mengatakan gelaran Pilkada memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah
Baca Selengkapnya
Penceramah kondang Dasad Latif sentil anggota DPR yang terkadang bersikap lebih hebat.
Baca Selengkapnya
Pembentukan Badan Aspirasi disepakati dalam Rapat Pimpinan DPR sekaligus Rapat Konsultasi bersama pimpinan fraksi-fraksi yang digelar hari ini.
Baca Selengkapnya
Tingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Baca Selengkapnya
Misbakhun berpendapat soal pentingnya sinergi antara BPK dan DPD demi mengawal desentralisasi fiskal.
Baca Selengkapnya
PKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah, menginginkan fenomena bansos di ajang Pemilu ini tidak lagi terjadi.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca Selengkapnya
PKB mengungkapkan, ada usulan agar MPR memiliki kewenangan memilih Presiden dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Baca Selengkapnya
PPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.
Baca Selengkapnya