Bantah Andi Arief, NasDem tegaskan perpindahan kader partai bukan urusan presiden
Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief kembali berulah. Kali ini, Andi Arief menuding M Prasetyo merupakan alat politik NasDem di Kejaksaan Agung melalui akun twitter pribadinya. Tudingan ini menyangkut kepindahan Ketua DPD Demokrat Manado Vicky Lumentut pindah ke NasDem karena masalah hukum di Kejagung.
Tak hanya Jaksa Agung, Andi Arief juga menyeret nama Presiden Joko Widodo. Bahkan menyuarakan gerakan #2018GantiPresiden dan pemilu dipercepat.
Sekjen NasDem Johnny G Plate mengaku ogah menanggapi tudingan Andi Arief.
-
Kapan Presiden Jokowi terbitkan UU Pemilu terbaru? Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu pada tanggal 4 Mei 2023.
-
Kapan Pemilu Indonesia? Indonesia sebentar lagi akan menggelar pemilu pada 14 Februari mendatang.
-
Kapan pemilu presiden? Indonesia bakal menggelar pesta demokrasi pada 14 Februari 2024.
-
Kapan pemilu di Indonesia? Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
-
Kapan Pemilu dilakukan? Pemilu dapat diartikan sebagai suatu proses di mana warga negara aktif berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan perwakilan mereka melalui hak suara.
"Terus terang saja lah, saya tidak menanggapi komentar Andi Arief di Twitter. Kalau semua komentar di Twitter kita komentari, habis lah energi kita, habis lah waktu kita. Itu saja," ucap Johnny di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (28/9/2018).
Menurutnya, urusan kepindahan politisi dari satu partai ke partai lain terlalu kecil dikaitkan dengan Jokowi.
"Itu bukan masalahnya Presiden. Kalau perpindahan dari satu (kader) parpol ke parpol lain, caleg partai satu ke partai lain, itu urusannya partai politik," ungkap Johnny.
Soal tagar #2018gantipresiden, Jhonny menyarankan Andi untuk berpikir ulang. Sebab, waktu penyelenggaraan Pemilu telah ditetapkan oleh konstitusi.
"Itu harus dipikirkan betul-betul karena terkait pergantian Presiden di Indonesia. Ini sudah diatur konstitusi dengan baik," jelas Johnny.
Menurutnya, ada beberapa proses yang harus dilalui untuk mengganti Presiden. Diantaranya melalui Pilpres 5 tahun sekali, berhalangan tetap, meninggal dunia, dan melanggar konstitusi. Dan semuanya harus melalui proses di DPR dan MK.
"Apabila ada usulan pergantian presiden di luar tiga cara itu, maka harus tanggung jawab. Karena itu serius. Dan saya kira pimpinan partai Demokrat memahami betul terkait hal ini," jelas Johnny.
Saat ditanya apakah akan mengambil langkah hukuM ke Andi Arief, dia menyebut NasDem dan Jokowi memilih fokus menjalankan tugas.
"Kami sedang fokus untuk membantu Presiden secepat mungkin, seefektif dan efisien mungkin. Khususnya kami NasDem tak ingin energi positif bangsa kita dibuang untuk hal-hal seperti ini," tutur Johnny.
"Ruang publik politik kita harus diisi hal-hal yang berkualitas dan meningkatkan demokrasi kita dan membawa pemilu kita menggembirakan. Isu-isu kecil apalagi yang cenderung hoaks jangan sampai menyita energi bangsa untuk hal-hal yang tak perlu," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber : Liputan6.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Baswedan angkat bicara soal Presiden Jokowi mengatakan seorang Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaCapres Anies Baswedan meminta para pakar hukum tata negara memberi pandangan terkait pernyataan Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persoalan koalisi dan Capres dan Cawapres bukan urusan presiden
Baca SelengkapnyaRespons Anies soal menteri dan kepala daerah yang ikut Pilpres 2024 tidak perlu mundur dari jabatannya
Baca SelengkapnyaNasDem mengungkapkan, Pernyataan Jokowi soal pilpres menjadi urusan partai berbeda dengan kenyataan
Baca SelengkapnyaDia pun meminta agar Anies tidak bersilat lidah perihal kriteria cawapresnya.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra tak setuju sepenuhnya dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pemilu 2024 sulit diintervensi.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku tak masalah jika tidak menjadi cawapres Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya tidak ada urgensi pada saat ini untuk Anies mendeklarasikan cawapresnya.
Baca SelengkapnyaDemokrat mendesak Anies segera menetapkan calon wakil presiden dan mendeklarasikannya
Baca SelengkapnyaArief Hidayat menyinggung anggapan presiden boleh berkampanye untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Baca Selengkapnya