Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Kampanye di Debat Capres Kedua

Merdeka.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya tengah mendalami pelaporan soal dugaan pelanggaran saat debat antar capres 17 Februari lalu. Dugaan pelanggaran itu, kata dia, bukan dilaporkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, tetapi dilaporkan oleh elemen masyarakat.

"Pertama ada masalah materi, penyerangan terhadap personal, kedua adalah masalah fakta yang diberikan dalam debat kedua. Tetapi, hal tersebut kan sedang dilaporkan dan sedang dikaji oleh Bawaslu," kata Bagja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2).

BPN Prabowo-Sandiaga sempat protes soal pernyataan Jokowi yang mengungkap ratusan ribu hektare lahan Prabowo di Kalimantan dan Aceh. BPN juga protes banyaknya pendukung Jokowi-Ma'ruf yang membawa atribut kampanye saat debat.

"Kami perlu mengkaji apakah benar demikian apakah melanggar aturan atau tidak mengenai pemilu," sambungnya.

Menurutnya, Bawaslu sempat ingin mengeluarkan sikap soal dugaan pelanggaran itu. Namun, akhirnya ditahan untuk menghindari masalah hingga akhirnya diubah sebagai surat pencegahan pelanggaran untuk penyelenggaraan debat ketiga.

"Kemudian masalah personal, sebenarnya kemarin kan mau ada surat dari kami. Begitu ada laporan makanya kami tahan dulu, kenapa? Karena kami harapkan kalau nanti kami buat statement akan menjadi masalah. Tiba-tiba kajiannya berubah," ungkapnya.

Surat itu, kata dia, akan mencakup masalah pendukung agar lebih tertib. Serta tidak meneriakkan yel-yel.

"Yang kami kritisi adalah misalnya masalah pendukung yang terlalu sehingga debatnya diingatkan kepada pendukung untuk tidak meneriakkan yel-yel ataupun mengganggu jalannya debat," ucapnya.

Diketahui, pada debat antar capres 17 Februari lalu Jokowi menyerang Prabowo yang memiliki ratusan hektare lahan di Kalimantan dan Aceh. Kala itu memang tema debat capres adalah infrastruktur, pangan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam.