Beda dengan partai, ini 5 kecaman Ahok pilkada lewat DPRD

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melawan arus. Saat partainya, Gerindra mendorong pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD, Ahok justru lebih setuju Pilkada dilakukan secara langsung.

Saat ini pembahasan RUU Pilkada di DPR memunculkan dua opsi. Pertama kepala daerah dipilih lewat pilkada langsung seperti yang berjalan selama ini, kedua dipilih melalui DPRD.

Opsi pertama dipilih oleh PDIP, PKB, Hanura yang pada Pilpres 2014 mendukung pasangan Jokowi-JK. Sedangkan opsi kedua dipilih oleh Golkar, Gerindra, PAN, PPP, PKS dan Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta Rajasa.

Bagi yang pro kepala daerah dipilih DPRD cara itu dinilai lebih menghemat anggaran negara hingga Rp 41 triliun, dan meminimalisir politik uang. Namun bagi Ahok anggapan tersebut keliru.

"Lu aja bego mau nyogok rakyat. Jokowi-Ahok kagak nyogok tuh, bisa kepilih di Jakarta. Terbukti Pak Jokowi bisa jadi presiden kagak keluar duit," tegas Ahok.

Berikut sikap keras Ahok menolak pilkada dilakukan secara tidak langsung:

Ahok: Teriak pilkada langsung mahal karena sogok rakyat

Ahok menilai bukan proses pilkada yang menyebabkan banyaknya dana keluar. Melainkan adanya anggaran yang digunakan untuk membeli suara rakyat."Mereka (DPR) teriak lagi mesti balikin (Pilkada secara tidak langsung). Salahnya di mana? Alasannya biayanya mahal karena mesti nyogok rakyat," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/9).Menurutnya, jika seorang calon kepala daerah memiliki rekam jejak yang baik maka biaya yang akan dikeluarkan akan semakin sedikit. Karena selain mendapat dukungan rakyat, partai pengusung juga tidak akan segan untuk mengeluarkan dana selama kampanye. Dan Ahok sangat mengapresiasi, calon kepala daerah yang mengusung diri sendiri tanpa bantuan partai."Biaya lebih mahal karena bego mau nyogok. Kalau punya rekam jejak bagus enggak banyak keluar duit kok. Partai juga mesti bayar kalau mau nyalon. Kami enggak bayar. Kalau memang hebat calon independen dong, kan bisa," jelas Mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok nilai kepala daerah dipilih DPRD enggak akan urus rakyat

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, perbedaan pendapat ini muncul karena banyak orang yang mulai lupa dengan tujuan reformasi. Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh anggota dewan hanya mengembalikan kejayaan DPRD.Dia kembali mengingatkan, awal mula diterapkannya sistem Pilkada Langsung. Ahok menjelaskan, saat ini banyak kepala daerah yang tidak memikirkan rakyat. Kepala daerah yang dipilih DPRD hanya berkonsentrasi bagaimana caranya agar anggota dewan senang. Agar pertanggungjawabannya dapat diterima dan menjaga posisinya tetap aman."Yang namanya bupati, wali kota dan gubernur itu enggak pernah ngurusin rakyat. Dia cuma mikirin ngurusin DPRD. Karena kan yang milih dia balik ke DPRD. Jadinya DPRD jadi raja. Karena itu rakyat memberontak, lagi pula kita enggak merasa diwakilin DPRD kok," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/9).

Ahok sebut kepala daerah cuma mikirin DPRD maen golf

Mantan Bupati Belitung Timur ini tak yakin kepala daerah yang dipilih DPRD bisa bekerja untuk rakyat. Yang ada, kata Ahok, kepala daerah berputar otak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menyenangkan anggota dewan."Kalau itu dilakukan berarti kepala daerah nanti enggak ngurusin rakyat. Tiap hari pikirannya gimana duit APBD bisa service DPRD main golf, restoran, macam-macam. Rakyat mau ngomel enggak mau pusing. Yang menentukan kepala daerah terpilih lagi atau tidak kan sekelompok DPRD saja," ungkap Ahok.Dia menilai orang mengusulkan Pilkada oleh DPRD adalah orang-orang tidak berjiwa rakyat.

Ahok: Kepala daerah paling benar dipilih rakyat

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengingatkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mudah mengganti sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, menjadi tidak langsung. Sebab pemilihan secara tidak langsung riskan dengan adanya kolusi.Menurut Ahok, tugas anggota dewan hanya mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh eksekutif, bukan untuk memilih atau memberhentikannya. Pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat, walaupun harus melalui legislatif."Bukan rawan korupsi, kongkalikong 'bermain', sapi perah. Dia enggak pernah ngurusin rakyat cuma ngurusin DPRD. Tiap tahun kan ada pertanggungjawaban ke DPRD bukan ke rakyat. Jadi dipilih rakyat paling benar. DPRD yang mengawasi. DPRD juga dipilih oleh rakyat," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/9).

Ahok ingin calon kepala daerah buktikan terbalik hartanya

Mantan bupati Belitung Timur ini menilai subtansi RUU Pilkada tidak semudah itu diubah. Sebab ada ratifikasi setelah konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pemberantasan korupsi. Sehingga jika seseorang tidak dapat membuktikan kekayaannya, maka mustahil menjadi pejabat daerah."Tolong yang ngusulkan itu (RUU Pilkada) jangan munafik saya bilang. Kita sudah ada ratifikasi konferensi PBB melawan korupsi. Di situ harus dicantumkan siapa yang tidak. Bisa membuktikan harta darimana disita dan gak boleh jadi pejabat," tegasnya."Jadi mau ubah ini (UU Pilkada) tuh tanggung. Substansi persoalan bangsa ini itu karena semua orang korupsi. Harus ubah dong persyaratan mau jadi pejabat, harus buktikan terbalik hartanya. Nyogok rakyat repot, gua itung-itung lebih hemat nyogok anggota dewan doang. Itu mah bukan negarawan. Pengecut. Pikiran pengecut," tambah Ahok.