Follow
Benny K Harman: Ambil sikap tegas kelompok sempalan di DPR!
Merdeka.com - DPR tandingan menjadi salah satu pusat pembahasan dalam paripurna agenda pengesahan mitra kerja komisi DPR. Para anggota DPR melakukan interupsi dan meminta agar pimpinan mengambil sikap tegas atas adanya DPR tandingan itu.
Politikus Partai Demokrat Benny K Harman salah satu yang minta agar orang-orang yang membuat DPR tandingan ditindak tegas. Benny juga meminta penjelasan sikap pimpinan karena telah di mosi tidak percaya oleh DPR tandingan yang diinisiasi oleh fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat.
"Saya ingin paripurna mengambil sikap tegas dalam hal ini. Sebab pimpinan di depan adalah pimpinan yang kita pilih melalui mekanisme sistem yang sesuai dengan tatib dan MD3, sudah diakui juga oleh pemerintah dan Presiden Jokowi," ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11).
-
Siapa yang menentukan calon terpilih dalam sistem ini? Ya, dalam sistem ini, kekuasaan menentukan daftar calon dan calon terpilih sepenuhnya berada di tangan partai politik.
-
Bagaimana cara menjadi pemimpin? Untuk menjadi pemimpin yang baik dan efektif, penting untuk mempelajari berbagai gaya kepemimpinan dan menerapkan prinsip kepemimpinan yang bijaksana.
-
Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan membimbing orang lain dalam mencapai tujuan tertentu.
-
Gimana caranya memilih pemimpin yang baik? Cara memilih pemimpin yang baik pertama adalah dengan melakukan riset serta analisis pada calon pemimpin. Cari tahulah tentang latar belakang, pengalaman hingga visi misi calon pemimpin. Tak hanya itu, Anda juga perlu memastikan mengevaluasi kinerja dan rekam jejak calon pemimpin yang pernah dilakukan di masa lalu.
-
Gimana cara kita memilih pemimpin yang benar? Ia menjelaskan bahwa hidup dalam kebohongan dan manipulasi hanya akan melahirkan pemimpin yang tidak dapat dipercaya. 'Jadi, jangan sampai kita mendukung pemimpin yang terpilih dengan cara-cara yang tidak baik. Jika kita memilih dengan cara yang salah, maka hasilnya pun akan salah,' ungkap Ustadz Das'ad.
-
Siapa yang bisa menjadi pemimpin? Pemimpin adalah individu yang memiliki otoritas formal atau informal untuk memimpin dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan tertentu.
Benny bahkan menganggap DPR tandingan sebuah kelompok sempalan. Karena itu, dia ingin pimpinan DPR yang resmi mengambil sikap tegas atas kelompok yang dinilai membuat kisruh DPR.
"Kami mohon disikapi dan kalau bisa diambil keputusan kita tegas menolak adanya kelompok sempalan seperti itu," tegas wakil ketua komisi III DPR ini. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
Baca Selengkapnya
Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya
PDIP menyerap suara arus bawah mengenai sikap yang harus diambil oleh partai.
Baca Selengkapnya
Terkait dirinya apakah akan kembali menjadi pimpinan DPR RI, Dasco menyerahkan ke partai.
Baca Selengkapnya
Artinya, Ketua DPR terpilih akan berasal dari partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya
Pemilihan pimpinan dan anggota Dewas KPK ini dilakukan oleh Komisi III DPR RI dengan cara voting.
Baca Selengkapnya
Perubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.
Baca Selengkapnya
DPR memutuskan Puan Maharani dari Fraksi PDI Perjuangan menjabat ketua DPR periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya
"Mba Puan merupakan Ketua DPR selanjutnya sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto
Baca SelengkapnyaTerkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya
Dalam penetapan pimpinan dan dewas KPK ini dipimpin langsung oleh Habiburokhman dari Partai Gerindra sebagai Ketua Komisi III DPR RI.
Baca Selengkapnya