Benny minta DPR cari calon hakim MK tidak sekadar politikus
Merdeka.com - Politikus Partai Demokrat Benny K Harman disebut-sebut akan mendaftarkan diri sebagai calon hakim MK . Saat dikonfirmasi, Benny yang merupakan mantan Ketua Komisi III DPR itu bakal mempertimbangkannya jika semua anggota komisi hukum merekomendasikan dirinya.
"Memang belum ada pikiran untuk mendaftarkan diri sebagai calon hakim MK . Kalau teman-teman di DPR mengamanatkan, akan ditimbang sungguh-sungguh," ujar Benny kepada wartawan di Gedung DPR , Jakarta, Selasa (18/2).
Benny menjelaskan, MK adalah institusi penting untuk menyukseskan dan mengawal transisi demokrasi. Oleh sebab itu DPR diminta mencari calon yang kredibel.
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
"DPR akan pro aktif untuk menemukan politisi sekelas negarawan untuk mengisi posisi itu, tidak lagi membeli kucing dalam karung, DPR harus cari tak hanya politisi, tapi juga akademisi, independen yang miliki reputasi," jelas Benny.
Ia sepakat jika dalam seleksi calon hakim MK dibentuk Komite Ahli DPR . "Yang penting orang yang dipilih adalah orang bisa merasa, bukan merasa bisa, kalau orang merasa bisa itu banyak sekali," tandasnya.
Sementara Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Achmad Basarah berpandangan lain. Ia meminta agar anggota komisi hukum tak ikut mendaftar sebagai calon hakim MK . "Jangan dari partai," ujar Basarah.
Basarah menambahkan, sebaiknya untuk sementara waktu partai moratorium dan harus berempati dengan kepercayaan publik. Menurutnya, publik masih trauma terhadap kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar.
"Bukan tidak boleh. Harus ada toleransi psikologis untuk periode ini. Sebaiknya kader parpol menahan diri dulu. Supaya kredibilitas MK bisa kita pulihkan dalam waktu sesingkatnya. Sehingga tanggung jawab yang menjelang pileg dan pilpres ini dapat terpenuhi," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia meminta MK untuk tidak takut mengabulkan permohonan timnas AMIN.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengkritik tajam Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
Baca SelengkapnyaKPU akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI, Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud serius memperjuangkan hak angket agar bergulir di DPR
Baca SelengkapnyaMK akan memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024 pada Senin 22 April nanti
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaKY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.
Baca SelengkapnyaHakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca SelengkapnyaDPR RI berencana melakukan seleksi calon Anggota BPK RI periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaBanyak figur yang lebih layak dipilih sebagai anggota ketimbang calon dari politisi.
Baca SelengkapnyaIsi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca Selengkapnya