Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Benny minta DPR cari calon hakim MK tidak sekadar politikus

Benny minta DPR cari calon hakim MK tidak sekadar politikus Benny K harman. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Politikus Partai Demokrat Benny K Harman disebut-sebut akan mendaftarkan diri sebagai calon hakim MK . Saat dikonfirmasi, Benny yang merupakan mantan Ketua Komisi III DPR itu bakal mempertimbangkannya jika semua anggota komisi hukum merekomendasikan dirinya.

"Memang belum ada pikiran untuk mendaftarkan diri sebagai calon hakim MK . Kalau teman-teman di DPR mengamanatkan, akan ditimbang sungguh-sungguh," ujar Benny kepada wartawan di Gedung DPR , Jakarta, Selasa (18/2).

Benny menjelaskan, MK adalah institusi penting untuk menyukseskan dan mengawal transisi demokrasi. Oleh sebab itu DPR diminta mencari calon yang kredibel.

"DPR akan pro aktif untuk menemukan politisi sekelas negarawan untuk mengisi posisi itu, tidak lagi membeli kucing dalam karung, DPR harus cari tak hanya politisi, tapi juga akademisi, independen yang miliki reputasi," jelas Benny.

Ia sepakat jika dalam seleksi calon hakim MK dibentuk Komite Ahli DPR . "Yang penting orang yang dipilih adalah orang bisa merasa, bukan merasa bisa, kalau orang merasa bisa itu banyak sekali," tandasnya.

Sementara Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Achmad Basarah berpandangan lain. Ia meminta agar anggota komisi hukum tak ikut mendaftar sebagai calon hakim MK . "Jangan dari partai," ujar Basarah.

Basarah menambahkan, sebaiknya untuk sementara waktu partai moratorium dan harus berempati dengan kepercayaan publik. Menurutnya, publik masih trauma terhadap kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar.

"Bukan tidak boleh. Harus ada toleransi psikologis untuk periode ini. Sebaiknya kader parpol menahan diri dulu. Supaya kredibilitas MK bisa kita pulihkan dalam waktu sesingkatnya. Sehingga tanggung jawab yang menjelang pileg dan pilpres ini dapat terpenuhi," ujarnya.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Timnas AMIN Harap MK Terima Permohonan: Kalau Dalil Kuat, Haram Hukumnya Tidak Dikabulkan
Timnas AMIN Harap MK Terima Permohonan: Kalau Dalil Kuat, Haram Hukumnya Tidak Dikabulkan

Dia meminta MK untuk tidak takut mengabulkan permohonan timnas AMIN.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Benny K Harman Kritik MA, MK dan KY
VIDEO: Benny K Harman Kritik MA, MK dan KY "Biang Kerok Kericuhan"

Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengkritik tajam Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ekspresi Anggota KPU Respons Putusan MK Terbaru Soal Pilkada
VIDEO: Ekspresi Anggota KPU Respons Putusan MK Terbaru Soal Pilkada "Mau Tidak Mau"

KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya
KY Kirim Surat Klarifikasi ke Komisi III DPR Terkait Penolakan Calon Hakim Agung
KY Kirim Surat Klarifikasi ke Komisi III DPR Terkait Penolakan Calon Hakim Agung

Komisi III DPR RI, Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY

Baca Selengkapnya
Di Balik Ganjar-Mahfud Gulirkan Hak Angket
Di Balik Ganjar-Mahfud Gulirkan Hak Angket

TPN Ganjar-Mahfud serius memperjuangkan hak angket agar bergulir di DPR

Baca Selengkapnya
Butuh Keberanian dan Moral Hakim MK Putuskan Sengketa Pilpres 2024
Butuh Keberanian dan Moral Hakim MK Putuskan Sengketa Pilpres 2024

MK akan memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024 pada Senin 22 April nanti

Baca Selengkapnya
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya
Kebutuhan Posisi Hakim Agung Mendesak, KY: Penundaan Usulan Bisa Ganggu Jalannya Negara
Kebutuhan Posisi Hakim Agung Mendesak, KY: Penundaan Usulan Bisa Ganggu Jalannya Negara

KY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Cari Informasi Detail Tentang Kandidat Anggota BPK yang Mendaftar
DPR Diminta Cari Informasi Detail Tentang Kandidat Anggota BPK yang Mendaftar

DPR RI berencana melakukan seleksi calon Anggota BPK RI periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Seleksi Anggota BPK, Eks Penyidik KPK Sarankan Bersih dari Unsur Parpol
Seleksi Anggota BPK, Eks Penyidik KPK Sarankan Bersih dari Unsur Parpol

Banyak figur yang lebih layak dipilih sebagai anggota ketimbang calon dari politisi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden
VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden

Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah

Baca Selengkapnya