Follow
Beredar beras plastik, Komisi VI DPR panggil Mendag Rachmat Gobel
Merdeka.com - Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafidz Tohir berencana memanggil Menteri Perdagangan Rachmat Gobel terkait beredarnya beras plastik. Hafidz penasaran bagaimana beras plastik itu bisa beredar luas di masyarakat.
"Kita sedang tanyakan pemerintah bagaimana beras ini bisa masuk. Saya dapat info, kita nggak impor ke China. Kemungkinan masuknya jalur informal," kata Hafidz Tohir, Ketua Komisi VI DPR RI, saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Rabu (20/5).
Politisi Partai Amanat Nasional itu menambahkan, agar masalah tidak meluas dan semakin berlarut, maka dia ingin mendengar klarifikasi ke Rachmat Gobel apakah Indonesia impor beras atau tidak. Selain itu, Hafidz mengatakan Badan Urusan Logistik dan PPI tidak pernah melakukan impor beras.
-
Bagaimana DPR ingin membantu mengatasi mahalnya beras? 'Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,' ungkap Puteri.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
"Saksi pasti ada, oknum perdagangan yang bermain kita akan laporkan ke presiden untuk ditindak tegas," terang Hafidz, yang juga alumnus Universirtas Parahyangan.
Dalam hukum para pelaku usaha melanggar pasal UU No 8 tahun 1998 tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, bekas, cacat dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang dimaksud. Para pelanggar akan dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda 2 milyar. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca Selengkapnya
Dugaan mark up impor beras ini ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka bicara keras saat rapat dengan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dan Bulog.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam kecewa dengan harga beras yang melambung tinggi
Baca Selengkapnya
Komisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.
Baca Selengkapnya
Menurutnya banyak barang impor masuk ke Indonesia dengan kualitas buruk
Baca Selengkapnya
KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca Selengkapnya
Gibran menduga Mahfud agak ngambek atau kesal dengan pertanyaan Gibran sebelumnya yang Mahfud tidak bisa jawab.
Baca Selengkapnya
Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca Selengkapnya
DPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mengatakan, kondisi beras yang mahal dan langka
Baca Selengkapnya
Johan keras menyinggung tata kelola beras yang amburadul
Baca Selengkapnya