Follow
Beri amnesti ke Din Minimi, Jokowi mesti konsultasi ke penegak hukum
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding menilai bahwa terkait rencana pemberian amnesti ke kelompok bersenjata sempalan GAM Din Minimi, Presiden Jokowi harus meminta pertimbangan aparat penegak hukum.
"Tidak harus konsultasi ke DPR. Menurut saya perlu minta pertimbangan ke Mahkamah Agung, bukan DPR. Ya harusnya ke para institusi penegak hukum seperti kejaksaan, Mahkamah Agung, kemudian kepolisian," kata Sudding saat dihubungi merdeka.com, Selasa (5/1).
Sudding menjelaskan, memang pemberian amnesti merupakan hak presiden. Akan tetapi, menurut dia, Din Minimi harus menjalani proses hukum lebih dulu sebelum diberi amnesti.
-
Siapa yang menjatuhkan status tersangka Firli? Hakim menilai status tersangka Firli dinyatakan sah dan tetap berlaku hingga sekarang.
-
Dito dinyatakan bersalah atas apa? Sebagaimana diketahui, Dito dinyatakan bersalah sebagaimana melanggar pasal Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata.
-
Siapa yang dituntut? Seorang pria Inggris dihukum hampir 20 tahun penjara karena menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah foto asli anak-anak menjadi gambar pelecehan seksual yang menjijikkan.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Bagaimana Ganjar berharap MK mengadili? 'Tim akan segera mendaftarkan itu, dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir, dan tentu saja harapan kita MK-lah yang nanti mengadili ini dengan baik, dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan,' kata Ganjar dalam konferensi pers di Posko Pemenangan, Kamis (21/3).
-
Apa yang dituntut oleh jaksa? 'Menghukum terdakwa Bayu Firlen dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,' lanjutan dari keterangan yang dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Saya kira itu hak presiden yang dijamin dalam konstitusi, lalu kemudian mekanisme pemberian amnesti setelah melalui suatu proses hukum. Ada prosedur atau mekanisme yang harus dilalui," tuturnya.
Sudding menambahkan, seseorang yang akan diberikan amnesti, tentu saja sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Setelah itu, barulah amnesti bisa diberikan. Sementara dalam kasus Din Minimi, kasusnya belum pernah masuk ke pengadilan.
"Jadi apanya yang diampuni jika yang bersangkutan belum dinyatakan terbukti bersalah," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya
Keempat menteri Jokowi itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zu
Baca Selengkapnya
Tim Hukum Anies-Muhaimim mengaku telah meminta MK untuk menghadirkan Mensos dan Menkeu.
Baca Selengkapnya
Keempatnya adalah Mensos, Menkeu, Menko Perekonomian dan Mendag
Baca Selengkapnya
Dini menyampaikan selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan.
Baca Selengkapnya
Empat menteri akan bersaksi adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mensos Risma.
Baca Selengkapnya
JPU menolak terkait permintaan yang dibacakan penasihat hukum Supriyani pada sidang tersebut.
Baca Selengkapnya
Istana menilai permintaan SYL menghadirkan Jokowi sebagai saksi meringankan tidak relevan
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memberikan lampu hijau atas kehadiran 4 menterinya di MK
Baca Selengkapnya
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Gibran juga merespons tudingan keterlibatan Jokowi yang memberi dukungan untuk paslon 02.
Baca Selengkapnya
Pihak Kejaksaan optimistis dapat menyerahkan memori kasasi sebelum masa tenggat waktu 14 hari kerja.
Baca Selengkapnya