Bisa Picu Krisis, PDIP Keras Tolak Penundaan Pemilu

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan, tidak ada kegentingan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menunda Pemilu 2024. PDIP memandang Perppu untuk menunda pemilu melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.

"Kalau Perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu, kan, ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Rabu (9/3).

Hasto mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah tengah fokus persoalan pandemi Covid-19. Jokowi juga sedang mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok.

"Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20," kata Hasto.

PDIP menilai, tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga memandang Pemilu 2024 harus tetap digelar dan wajib menjadi kesadaran partai untuk taat konstitusi.

"Konstitusi itu ada ruhnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," kata Hasto.

Periodesasi presiden lima tahunan juga perlu untuk menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional di Indonesia. Para kandidat berproses dari bawah ke atas.

"Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi ketika kultur ini kemudian dirombak, maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan," pungkas Hasto.