Blangko e-KTP Dijual Online, Kubu Prabowo-Sandi Khawatir Penggelembungan DPT Pemilu

Merdeka.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono, meminta pemerintah segera menyelesaikan temuan blangko e-KTP dijual secara online. Sebab, bocornya dokumen negara tersebut rawan disalahgunakan dalam pemilu.

"Jangan sampai nanti ada DPT siluman di pemilu akibat pemerintah tidak becus membereskan persoalan e-KTP. Pemerintah harus segera selesaikan kasus ini. Jangan sampai dokumen negara disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu di pemilu," kata Ferry dalam keterangannya, Jumat (7/12).

Ferry heran, blangko e-KTP asli dengan spesifikasi resmi milik pemerintah bisa beredar di pasaran. Padahal, blangko e-KTP tidak boleh bocor karena merupakan dokumen negara yang memuat data identitas WNI yang sudah memiliki hak pilih di pemilu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta KPU mengantisipasi potensi terjadinya penggelembungan DPT pemilu 2019 sebagai buntut dari kebocoran blangko e-KTP.

"Kita harus pastikan DPT pemilu 2019 akurat. DPT ini kan basisnya data kependudukan. Kalau blangkonya bocor, bisa jadi data kependudukannya tidak akurat," ucap Ferry.

Lebih lanjut, Ferry meminta semua pihak untuk memberikan atensi khusus terhadap data pemilih. Sebab, data pemilih akan menentukan legitimasi pemilu 2019.

"Soal data pemilih ini kan prinsip. Kalau pesta demokrasinya berlangsung lancar, tertib, berkualitas, tapi kalau datanya nggak bener kan jadi bermasalah," katanya.

Pemerintah Tak Profesional Kelola Data Kependudukan

Terpisah, Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika, menilai temuan blangko e-KTP dijual online bentuk ketidakprofesionalan pengelolaan KTP sebagai salah satu dokumen identitas diri paling penting bagi masyarakat Indonesia.

"Dasar dari gunung es tersebut sebenarnya adalah kurang kuatnya prosedur (SOP) pengamanan dokumen dan blangko E-KTP. Muncul pertanyaan, untuk apa seorang ASN membawa blangko E-KTP kosong ke rumah? Apakah tidak ada larangan dan panduan mengenai hal tersebut? Jika di tingkat aparatur saja pengawasannya sedemikian lemah, bagaimana dengan pengawasan di percetakan dan distribusinya?" kata Harryadin kepada wartawan, Jumat (7/12).

Harryyadin mengatakan, adanya blangko kosong e-KTP yang dijual bebas di pasaran menyiratkan bahwa pemerintah gagal memahami KTP yang merupakan nyawa bagi rakyat. Pasalnya, dalam KTP ada kredibilitas dan reputasi seseorang. Bila bisa dipalsukan dan disalahgunakan, kehidupan orang tersebut bisa hancur.

"Siapa kini yang bisa menjamin tidak ada lebih banyak lagi blangko kosong yang jatuh ke tangan orang yang berniat jahat? Bisa saja lalu digunakan untuk melakukan kejahatan finansial dan perbankan, atau kejahatan-kejahatan lain," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut, keamanan keseluruhan sistem e-KTP adalah utama dan tidak bisa ditawar. Dia ingin pemerintah segera memaparkan rencananya untuk memperbaiki program e-KTP yang sering diliputi oleh masalah ini.

Haryadin menambahkan, banyak potensi kerugian yang akan muncul akibat pemalsuan e-KTP. Imbasnya tak hanya terkait isu politik, hukum, dan demokrasi semata, melainkan terkait erat dengan isu ekonomi dan bisnis.

Dia pun memperkirakan, bahwa setiap 1.000 jumlah pemalsuan e-KTP yang berhasil dilakukan, kerugian ekonomi yang ditanggung dunia usaha setara sekitar dengan satu miliar rupiah per-tahun. Kerugian tersebut, kata dia, akan lebih besar jika dugaan bahwa e-KTP palsu ternyata digunakan oleh para tenaga kerja asing dan imigran ilegal yang masuk ke Indonesia bisa dibuktikan.

"Setiap 1.000 warga negara asing (WNA) yang bekerja dan berusaha di Indonesia secara ilegal bisa mengurangi penerimaan yang seharusnya dinikmati oleh pekerja dan pengusaha lokal sebesar seratus miliar Rupiah per-tahun," jelas Harryadin.

Oleh karenanya, Haryadin mendorong adanya perbaikan sistem, transparansi dan audit menyeluruh. Dia minta tiga hal tersebut segera dilakukan untuk menunjukkan kesungguhan pemerintah guna menjaga dan melindungi data dan privasi rakyatnya.

"Dengan pesta demokrasi yang semakin dekat, keamanan sistem e-KTP tersebut semakin relevan dan penting. Rakyat menanti keberpihakan aparatur dan birokrasi terhadap kepentingan negara, yaitu penyelenggaraan demokrasi yang bersih, adil dan jujur," jelas Harryyadin.