Bukan menolak KPU, kubu Jokowi ajak kubu Prabowo kerjasama perbaiki DPT

Merdeka.com - Kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menemukan 25 juta data pemilih ganda dari 137 juta data pemilih sementara (DPS) yang mereka terima. Karenanya, mereka berencana menolak KPU untuk menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada pleno yang akan dilakukan Rabu 5 September 2018.

Terkait hal itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, mengajak pihak Prabowo-Sandiaga untuk bekerjasama mendorong KPU untuk melakukan perbaikan.

"Jadi terkait DPT, kita bekerja sama. Kubu Pak Prabowo dan Sandi, kemudian kubu Pak Jokowi-Ma'ruf, mari kita bekerja sama mendorong KPU, agar DPT (dapat) melindungi hak konstitusional warga negaranya," ucap Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (4/9).

Dia pun menegaskan, bukan untuk menolak pleno penetapan KPU. Tapi harus memperbaikinya bersama.

"Kita perbaiki saja bersama-sama, disisir bersama-sama, dan kemudian partisipasi warga secara aktif melihat, apapun setiap satu suara itu menentukan masa depan bangsa kita. Jadi konteksnya bukan menolak tapi konteksnya perbaiki bersama-sama. Karena secara konstitusi DPT adalah cermin hak rakyat yang berdaulat untuk pemilih dijamin undang-undang," jelas Hasto.

Dia pun mencontohkan, bagaimana pihaknya langsung melaporkan kepada KPU soal DPT. Saat pilkada serentak, keluarga Sekjen PDIP itu pernah mengalami tak bisa menggunakan hak suara.

"Ya dilaporkan langsung ke KPU saja. Kami juga mencermati tersebut. Karena misalnya dari keluarga saya sendiri, dulu Pilgub ikut memilih. Tiba-tiba kemarin tidak bisa memilih," kata Hasto.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal, menyatakan, menemukan masih ada 25 juta data pemilih ganda dari 137 juta data pemilih sementara (DPS) yang mereka terima. Menurut dia, pihaknya menemukan satu nama dengan alamat dan NIK yang sama, digandakan hingga 11 kali.

"Di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS. Kami dengan ini meminta sebelum ditetapkan oleh KPU disegerakan dulu semua data DPS yang sudah diupdate," jelas Mustafa.

Karena itu, koalisi oposisi ini bersikap akan menolak pleno penetapan DPT KPU, sebelum semua data pemilih sementara diserahkan kepada semua partai politik.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com