Cara Jokowi Tangkal Serangan Prabowo Soal Maraknya OTT KPK
Merdeka.com - Maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), disinyalir akan digunakan sebagai salah satu senjata Prabowo-Sandiaga untuk menghadapi Jokowi-Ma'ruf, di debat perdana Pilpres.
Tim pakar debat bidang hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, pihaknya sudah mengatasi serangan tersebut, jika isu dikeluarkan oleh kubu paslon nomor urut 02.
Hal ini disampaikannya saat melakukan simulasi dengan Jokowi-Ma'ruf di Jakarta Theater. Dimana isu korupsi, sebagai salah satu tema, dibahas bersama dengan tim.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
"Kalau ditanya, kenapa sekarang terjadi banyak OTT pada masa Pak Jokowi, di masa lalu pun OTT sudah banyak," ucap Yusril di lokasi, Rabu (16/1/2019).
Selain itu, masih kata dia, komisi antirasuah sekarang, lebih meningkatkan operasinya. Bahkan banyak cara yang digunakan.
"Sekarang KPK itu lebih meningkatkan operasi seperti itu. Karena dengan menggunakan penyadapan dan lain-lain, maka hasilnya tentu lebih banyak dengan keadaan sebelumnya," jelas Yusril.
Selain itu, menurut dia, OTT ini sangat disetujui oleh Jokowi. Dan tak akan menghentikannya.
"Pak Jokowi mengatakan setuju, dan tidak akan menghentikan itu. Buktinya ketika OTT, uangnya memang ada, jadi mau diteruskan oleh KPK ya silahkan," ungkap Yusril.
Selain itu, lanjut dia, ini memang menjadi program beliau dalam menangani korupsi. Karenanya, KPK akan tetap dikuatkan.
"Itu juga menjadi bagian dari program beliau dalam memberantas korupsi itu.Mengenai isu korupsi, juga tetap penguatan KPK. Beliau sangat setuju," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengatakan, OTT merupakan salah satu rangkaian penindakan korupsi yang bermula dari penyadapan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaPimpinan KPK sendiri tidak ada masalah dengan penerapan OTT tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca SelengkapnyaSetyo Budiyanto menegaskan KPK masih akan melanjutkan proses penyadapan dan OTT atau Operasi Tangkap Tangan
Baca SelengkapnyaEks Penyidik KPK Novel Baswedan mengkritik pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri dan Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaLuhut menyebut berkurangnya OTT yang dilakukan KPK karena sistem pencegahannya berhasil.
Baca SelengkapnyaJokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaPj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa baru menjabat sekitar enam bulan di sana.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSelain pencegahan, menurut Novel, dalam menangani kasus korupsi juga dibutuhkan penindakan dalam bentuk OTT yang sudah mendarah daging di KPK.
Baca Selengkapnya