Cari hakim konstitusi, DPR disarankan bentuk tim independen
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III Al Muzzammil Yusuf berpendapat, untuk memilih calon hakim Mahkamah Konstitusi ( MK ), alangkah baiknya internal komisi hukum DPR membentuk tim pakar atau tim ahli untuk menyeleksi. Tim ini harus betul-betul independen dan dari luar partai.
"Kalau menurut saya, DPR perlu membentuk tim pakar atau tim ahli independen," ujar Muzammil kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).
Apalagi, tegas Muzammil, sekarang ini waktunya sudah dekat menjelang Pemilu 2014. Yang mana terjadinya sengketa pemilu di MK amat rawan dilakukan dan di MK pun sedang mengalami kekosongan hakim.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Bagaimana Tim Hukum AMIN memastikan Pilpres 2024 berjalan adil? Hingga kini, THN AMIN sudah hadir di 34 provinsi dan di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia.“Kami hadir untuk kawal kemenangan AMIN. Jangan sampai suara rakyat hilang dan dicurangi.
-
Bagaimana cara Anies untuk memastikan KPK independen? 'Kami memandang perlu mengembalikan institusi penegak hukum, khususnya KPK menjadi sebuah badan yang kembali independen. Kembali memiliki posisi yang kuat, dan diisi orang yang berintegritas supaya ini menjadi barometer tertinggi di dalam pemberantasan korupsi,' ujar Anies dalam acara PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (1/12).
-
Bagaimana badan adhoc membantu memastikan pilkada jujur? Mereka bertugas untuk menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih, memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih, menyiapkan logistik pemilu, serta melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
-
Siapa yang harus membuat pakta integritas? Pakta yakni berarti perjanjian atau persetujuan tertulis yang dibuat secara khusus oleh seorang calon pejabat publik atau lebih.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk integritas pemilu di Indonesia? Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga utama yang berperan dalam memastikan integritas pemilu.
Adapun tim ahli untuk menyeleksi calon hakim MK , Muzammil menegaskan, harus betul-betul orang yang profesional.
"Figur seperti Pak Buyung, Pak Bagir Manan sebaiknya dimasukkan dalam tim ahli seleksi," tegasnya.
Lebih lanjut, Muzammil menambahkan, seleksi calon hakim MK di DPR yang dilakukan tim ahli yang profesional adalah sebagai salah satu langkah untuk memulihkan citra MK . Pasca-kasus suap mantan Ketua MK , Akil Mochtar.
"Kalau pemilihan hakim ini akan mempengaruhi partisipasi publik terhadap pemilu," tandasnya.
Seperti diketahui, Setelah Akil Mochtar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK ) karena terlibat kasus suap. DPR diberikan kewenangan untuk mengajukan calon hakim konstitusi untuk menggantikannya.
Saat menjadi hakim konstitusi, Akil merupakan calon yang diajukan DPR untuk mengisi satu dari sembilan kursi hakim konstitusi. Atas alasan itu, Komisi III DPR kini membuka pendaftaran calon hakim konstitusi.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ongku juga tidak mau menilai bahwa calon independen itu dikesankan sebagai boneka.
Baca SelengkapnyaBanyak figur yang lebih layak dipilih sebagai anggota ketimbang calon dari politisi.
Baca SelengkapnyaTudingan itu sebelumnya disampaikan Tim Hukum Nasional AMIN saat sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKetua DPD RI Sultan B Najamuddin menilai, pengusulan bakal calon presiden secara independen atau non partisan perlu diwacanakan dalam sistem politik Indonesia.
Baca SelengkapnyaHakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca SelengkapnyaKPU menunjuk RSPAD Gatot Subroto untuk melakukan tes kesehatan capres-cawapres pada Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAnies menyampaikan, para ahli hukum yang tergabung dalam THN AMIN berasal dari berbagai wilayah se-Indonesia.
Baca SelengkapnyaArsul berharap akan mengurangi ketegangan terkait pengambilan keputusan MK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menetapkan sembilan anggota Pansel Capim KPK.
Baca SelengkapnyaPernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diberi kesempatan untuk memilih kandidat yang tidak diusung dari partai politik.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani melantik Tim Pengawas Intelijen DPR.
Baca Selengkapnya